KSPI Nilai Dana Cadangan Pesangon Bisa Jamin Hak Pekerja saat PHK

Said Iqbal Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan
Sumber :
  • YouTube/Setpres

Jakarta, VIVA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menilai pembentukan dana cadangan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian bagi pekerja untuk menerima hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

img_title Alasan Perusahaan Wajib Setor Dana Cadangan Pesangon ke Pengelola Pemerintah Mulai 2027

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, mekanisme tersebut dibutuhkan agar pekerja tetap menerima pesangon meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan, bangkrut, atau tidak mampu memenuhi kewajibannya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi," kata Said dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (16/11/2026).

img_title Tragedi Crane Roboh Tewaskan 1 Pekerja di Mega Kuningan, Pemprov DKI Pastikan Proyek Diperiksa Menyeluruh

Menurut Said, persoalan pembayaran pesangon selama ini terjadi bukan karena belum adanya aturan mengenai besaran hak pekerja, melainkan pelaksanaan kewajiban perusahaan yang masih lemah. Sejumlah regulasi ketenagakerjaan telah mengatur perhitungan pesangon berdasarkan masa kerja, tetapi belum menjamin pekerja menerima hak tersebut ketika PHK terjadi.

Oleh karena itu, dana cadangan pesangon dibentuk melalui penyisihan dana oleh perusahaan. Dana tersebut harus ditempatkan secara terpisah dari kekayaan perusahaan dan disetorkan kepada lembaga penyelenggara yang ditetapkan pemerintah. Dengan begitu, dana pesangon tidak bercampur dengan kas operasional atau digunakan untuk kepentingan bisnis lainnya.

img_title Perusahaan Wajib Siapkan Dana Cadangan Pesangon, Pemerintah Beri Tenggat hingga Oktober 2027

Said menegaskan, dana cadangan pesangon bukan merupakan program jaminan sosial, melainkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak pekerja. Mekanisme pemisahan dana tersebut juga berkaitan dengan ketentuan akuntansi perusahaan melalui PSAK 24 tentang Imbalan Kerja.

"Cadangan pesangon ini bukan jaminan sosial. Ini adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Karena itu, dananya harus dipisahkan dari harta kekayaan perusahaan, seperti mekanisme iuran Jamsostek," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Melalui mekanisme tersebut, pekerja diharapkan dapat menerima pesangon dari lembaga penyelenggara tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan perusahaan saat terjadi PHK.

"Kalau terjadi PHK, tidak ada lagi buruh yang tidak mendapatkan pesangon. Sekalipun perusahaan pailit, buruh tidak perlu lagi hanya menagih kepada pengusaha atau kurator. Buruh bisa datang kepada lembaga penyelenggara," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut