Bukan Cuma Lampung, Anggota DPD RI Ungkap Banyak Jalan di Jawa Kurang Layak
- VIVA/Cahyo Edi
VIVA Nasional – Kondisi jalanan di Provinsi Lampung yang belakangan menjadi sorotan publik dinilai sebagai cerminan dari masih kurangnya pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat terhadap infrastruktur di daerah.
Selain itu, kata Anggota DPD RI Hilmy Muhammad, hal ini menjadi celah minimnya komunikasi antara Pemerintah pusat dan daerah.
“Masalah jalan di Lampung ini menjadi cerminan nasional, ya. Jadi kita perlu melihat bahwa masalah di daerah, juga menjadi masalah bagi pusat," kata Hilmy dalam keterangannya diterima Senin, 8 Mei 2023.
Hilmy lebih jauh mengungkapkan, dalam sejumlah kesempatan kunjungan ke daerah, dirinya kerap menemukan jalanan-jalanan yang tidak ideal. Menurut dia, ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah pusat sejauh ini cenderung pada proyek-proyek infrastruktur nasional.
Mobil jenis SUV yang ditumpangi Jokowi saat cek jalan rusak di Lampung
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
"Sehingga kurang maksimal memberikan pengawasan dan pembinaan pada proyek-proyek yang lebih kecil tetapi dampaknya sangat dapat dirasakan oleh masyarakat, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut juga meminta agar daerah-daerah lain tidak jumawa dan merasa jalan di daerah paling bagus. Tidak hanya di luar Jawa, di Jawa sendiri, kata Hilmy masih banyak jalan yang pembangunannya terhambat.
"Di Jawa juga masih banyak jalan yang kurang layak, jadi tidak perlu melakukan bullying terhadap Lampung. Saya kira, semua menteri juga pernah ke Lampung, mengapa baru hari ini terjadi pengambilalihan pembangunan jalan?” tambahnya.
Karena itu, Gus Hilmy berharap kasus jalan rusak di Lampung ini menjadi pintu masuk komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Gubernur Berbenah Urusi Jalan Rusak Sebelum Jokowi Kunjungi Lampung
- Instagram @diskominfotik_lampung_tengah
“Ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi antara daerah dengan pusat. Kalau daerah tidak mampu karena APBD terbatas, APBN bisa turun tangan untuk membantu," ujarnya.
Pemda, menurut Gus Hilmy, juga bisa mengajak para wakil rakyat, baik DPRD, DPR maupun DPD, untuk duduk bersama untuk menyelesaikan hal ini.
"Kalau Pemda kurang memiliki dukungan untuk meminta APBN, bisa mengajak para wakil rakyat, baik DPRD, DPR RI, maupun DPD RI untuk bersama-sama mendorong pemerintah pusat agar mau membantu daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui media sosial.
“Penyampaian aspirasi dalam berbagai bentuk, tentu tidak ada masalah. Itu bagian dari kehidupan demokrasi kita," kata Gus Hilmy.
Meski begitu, Gus Hilmy berharap aspirasi itu disampaikan dengan cara-cara yang sopan sesuai adat istiadat ketimuran. Sebab, kata dia, Indonesia merupakan bangsa beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur.
"Hanya saja, kami harap aspirasi disampaikan dengan cara-cara yang lebih bijak. Jadi kita upayakan agar sikap kita dapat mencerminkan kebudayaan kita, termasuk dalam menyampaikan aspirasi,” imbuhnya.
