Jelang Pemilu 2024, Pemda Diminta Bisa Jamin Netralitas ASN
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
Jakarta - Pemerintah daerah atau pemda diminta bisa memastikan ketersediaan anggaran dan jaga netralitan aparatur sipil negara atau ASN jelang Pemilu 2024. Apalagi, pilkada serantak nanti akan digelar pada November 2024.
Permintaan agar pemda menjamin netralitas ASN itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo. Dia mengatakan pentingnya jaga netralitas ASN itu saat acara kajian strategis 'Kesiapan Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024'.
Yusharto mengingatkan agar Pemilu 2024 bisa berjalan sukses maka perlu sinergi dari seluruh elemen bangsa. Hal itu mengingat pilpres, pileg, dan pilkada digelar di tahun yang sama.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto.
- istimewa
Dia bilang sinergi itu bisa dimulai dari penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Ia bilang penyelenggara pemilu hendaknya melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan penuh integritas.
"Dari aparat keamanan memberikan dukungan keamanan. Untuk pasangan calon, partai politik, dan pendukungannya dapat mengikuti proses pemilihan dengan baik serta menjauhi politik uang," jelasnya.
Kemudian, ia menambahkan, dari sisi legislatif hendaknya juga menyusun produk legislasi yang adil. Pun, ia berharap media pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Non-Governmental Organization (NGO), dan masyarakat bisa menjauhi hoaks.
Bagi dia, penting untuk mendukung suasana pemilihan umum yang kondusif, tertib, dan damai. Ia juga menaruh harapan terhadap pemda agar bisa berperan dalam edukasi dan mitigasi konflik sosial imbas pesta pemilu.
"Pemerintah daerah juga dihadapkan terjadinya edukasi dan mitigasi terhadap adanya konflik sosial maupun polarisasi yang timbul akibat politik elektoral," ujarnya.
Dalam acara kajian strategis itu, hadir Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch Nurhasim sebagai narasumber. Menurut dia, kesiapan pemda mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 ditentukan oleh beragam faktor.
"Salah satu di antaranya sikap anti politik uang yang ditunjukkan masyarakat dan integritas partai politik yang baik," tuturnya.
Korupsi Baju Dinas Rp477 Juta, Sekwan DPR Papua Barat Daya Jadi Tersangka, Kini di Lapas
Kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPR Papua Barat Daya kembali bergulir. Dua orang ditetapkan tersangka.
