- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membongkar fakta baru terkait pondok pesantren (ponpes) Al Zaytun. Menurut dia, ponpes tersebut awalnya dimiliki yayasan dengan paham radikalisme, Negara Islam Indonesia (NII).
"Memang latar belakangnya di situ. Dan, itu ada dokumen yayasannya bahwa dulu yayasannya namanya yayasan NII," kata Mahfud di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juli 2023.
Meski begitu, Mahfud menyebut dugaan paham radikalisme di ponpes tersebut masih didalami Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Pemerintah pun masih menunggu laporan pendalaman dari BNPT.
"Biar BNPT mendalami dan kami akan monitor. Karena itu sejarahnya (ponpes Al Zaytun) memang tak bisa disembunyikan. Dulunya muncul dari ide kompartemen wilayah 9 NII," tuturnya.
Panji Gumilang, Pemeriksaan di Bareskrim Polri
- VIVA/M Ali Wafa
Lebih lanjut, Mahfud menyebut saat ini kepolisian tengah fokus untuk mengusut unsur pidana di balik Ponpes Al Zaytun, terutama dari sosok pemimpinnya Panji Gumilang.
"Untuk Al Zaytun sekarang ini kita fokus kepada pidana umumnya, bukan pada radikalisme NII-nya, kan yang sekarang muncul dan sedang ditangani," ujarnya.
Terkait itu, ia mengatakan biar BNPT yang melakukan monitor dalam isu Al Zaytun dikaitkan dengan NII.
"Kalau itu (radikalisme) nanti biar BNPT terus mendalami dan kami akan terus monitor NII itu. Karena itu sejarahnya memang tidak bisa disembunyikan. Tapi, sekarang yang sedang ditindak ini salah tindak pidana umum yang melibatkan personal bukan institusi," tutur Mahfud.
Sebelumnya, Mahfud MD juga menyebut Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Dia bilang banyak rekening Panji itu tengah ditelusuri Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Mahfud awalnya mengungkapkan ada sebanyak 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdu Salam Panji Gumilang.
"Ya memang, 256 rekening atas nama Abu Totok Panji Gumilang, Abdu Salam Panji Gumilang. Nama di itu ada 6," kata Mahfud di Jakarta, Rabu, 5 Juli 2023.
Ragukan Program Tapera, Mahfud: Perhitungan Matematisnya Tidak Masuk Akal
Mahfud MD ragukan Tapera karena dengan mekanisme itu belum tentu 30 tahun ke depan, peserta yang dipotong pendapatannya bisa memiliki rumah.
