- VIVA/Edwin Firdaus
Jakarta - Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan kasus korupsi pengadaan alat Deteksi Korban Reruntuhan.
"HA, Kabasarnas RI periode 2021-2023," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.
Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik KPK melakukan operasi senyap pada Selasa, 25 Juli 2023, di kawasan Cilangkap dan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat.
Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsdya TNI Henri Alfiandi
- Basarnas
Marsdya TNI Henri Alfiandi diketahui memiliki harta kekayaan dengan total Rp10,9 miliar, sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Henri pada 24 Maret 2023.
Dalam laporan harta kekayaan itu, terkuak Henri memiliki sejumlah aset berupa alat transportasi dan mesin dengan nilai Rp1,045 miliar. Salah satu aset yang menarik perhatian ialah pesawat terbang Zenith 750 STOL tahun 2019 senilai Rp650 juta.
Selain itu, aset transportasi lainnya yang dimiliki Henri antara lain, mobil Nissan Grand Livina tahun 2012 senilai Rp60 juta, mobil Honda CRV tahun 2017 senilai Rp275 juta dan Fin Komodo IV tahun 2019 senilai Rp60 juta.
Henri juga memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp4,8 miliar yang tersebar di Pekanbaru seluas 476 meter senilai Rp170 juta, di Pekanbaru seluas 469 meter seharga Rp170 juta.
Kepala Basarnas RI, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.
- VIVA/Muhammad AR (Bogor)
Sementara di Kampar, Henri memiliki tanah seluas 400 ribu meter senilai Rp1,3 miliar, seluas 590 ribu meter senilai Rp1,5 miliar dan 56.000 meter seharga Rp1,68 miliar.
Henri melalui LHKPN-nya juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp452 juta, kas dan setara kas Rp4,056 miliar, dan harta lainnya Rp 600 juta. Jika ditotal, maka harta yang dimiliki Henri sebesar Rp10,9 miliar.
Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK Karena Sering Layangkan Kritik?
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, hari ini diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sebagai saksi kasus Harun Masiku. Benarkah, itu karena Hasto sangat kritis?
