- dok Polri
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara soal kericuhan yang terjadi antara warga dengan aparat kepolisian di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Kericuhan itu terjadi ketika sejumlah pihak investor hendak memasang sebuah patok di sejumlah titik yang ada di Pulau Rempang.
Dia menjelaskan saat ini aparat kepolisian ditambahkan personelnya dalam mengamankan situasi kericuhan di Pulau Rempang. Bahkan, kata Sigit, sebanyak empat kompi atau setara 400 personel dikerahkan guna mengamankan lokasi tersebut.
"Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi," ujar Sigit di Hotel The Tribrata, Jakarta Selatan pada Kamis 14 September 2023.
Bentrok aparat vs warga di Pulau Rempang
- Dok. Istimewa
Sigit menuturkan kerusuhan yang terjadi di depan kantor BP Batam tersebut lantaran komunikasi dengan warga Pulau Rempang tak menemui titik terang untuk pengosongan lahan tersebut. Alhasil, massa pun mengamuk dan mencoba merusak gedung BP Batam.
"Namun kemudian, karena memang ada beberapa hal yang mungkin masih perlu ada kejelasan. Kemudian tentunya ini memerlukan keputusan-keputusan yang lebih komprehensif," kata Sigit.
"Ada peristiwa pada saat keluar penyerangan terhadap BP Batam perkantoran," lanjutnya.
Akibat kericuhan tersebut, kata Sigit, anggota polisi mengalami sejumlah luka. Padahal, menurutnya anggota tidak melakukan perlawanan melainkan hanya bertahan saja.
"Yang kemudian mau tidak mau itu harus kita cegah kita dorong terjadi juga penyerangan terhadap anggota saat itu kita hanya bertahan sehingga kemudian ada anggota yang terluka," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait permasalahan pembebasan lahan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang berujung konflik. Menurut Jokowi, urusan seperti ini harus diselesaikan tanpa perlu membuat dirinya turun tangan.
“Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang. Tadi tengah malam saya telepon Kapolri, ini hanya salah komunikasi aja. Di bawah salah mengomunikasikan saja,” kata Jokowi di Jakarta Selatan pada Rabu, 13 September 2023.
Menurut dia, masyarakat perlu dikomunikasikan dengan baik terkait pemberian ganti rugi atau rumah yang lokasinya belum tepat. Jokowi bilang urusan seperti ini harus diselesaikan dan jangan semuanya mesti Presiden RI turun tangan.
“Mau diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan begitu harus sampai Presiden?,” ujarnya.
Pun, Jokowi memerintahkan kepada jajarannya agar melapor ke direktorat atau menteri terkait apabila tidak mampu menyelesaikan persoalan konflik lahan di Rempang.
“Jika ada yang tidak mampu diselesaikan segera disampaikan, segera dilaporkan ke Dirjen terkait, ke menteri terkait,” jelas eks Gubernur DKI Jakarta itu.
“Jangan kalau ditanya, siap Pak. Gimana? Beres pak, aman pak. aman. Nanti begitu terakhir, mohon maaf pak belom selesai pak. Nah, tidak bisa selesai pak,” lanjut Jokowi.
