- Satria Zulfikar
Mataram - Ratusan mahasiswa, aktivis hingga petani menggelar aksi solidaritas terhadap konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau di Mataram, Rabu 27 September 2023.
Ratusan massa menggelar aksi di Kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB di Mataram. Aksi damai tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian.
Seorang pengunjuk rasa, Yan Mangandar Putra mengatakan aksi dalam momentum Hari Tani Nasional tersebut menuntut sejumlah hal, termasuk konflik Rempang.
“Aksi ini juga salah satu tujuan kami untuk memberikan dukungan moril terhadap masyarakat Rempang yang saat sekarang sedang berjuang dari upaya-upaya oligarki yang mencoba menggusur mereka dari tanah kelahiran mereka padahal mereka sudah sangat lama ditempati,” katanya.
Yan berharap masyarakat Rempang tetap semangat dan berjuang untuk mempertahankan tanah kelahiran mereka dari cengkraman yang disebut sebagai oligarki.
“Kami doakan mereka tetap sehat, tetap semangat untuk terus berjuang karena semangat rakyat Rempang sekarang juga menjadi semangat kami. Karena permasalahan terkait konflik agraria yang dirasakan masyarakat Rempang juga kami rasakan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentang masing-masing spanduk huruf yang bertulis ‘Save Rempang’.
Massa menilai konflik agraria yang terjadi di Rempang ada kemiripan dengan konflik-konflik yang terjadi di NTB. Penggusuran lahan masih terus terjadi di NTB atas nama investasi.
400 hektare lahan pertanian di Bilabante Lombok Tengah terancam dengan proyek galian c yang mengakibatkan petani menjadi merana. Belum lagi tambang pasir besi di Dedelpak Pohgading Lombok Timur, rencana pembangunan kereta gantung Rinjani, pembangunan sirkuit motocross di sejumlah tempat hingga lahan warga di lingkar Sirkuit Mandalika yang belum kunjung dibayarkan.
Bahkan, proyek tersebut justru menjadi lahan korupsi sejumlah orang. Seperti kasus pasir besi di Pohgading yang telah menjerat para pejabat dan pengusaha ke sel tahanan.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Amri Nuryadin mengatakan sangat banyak masalah agraria di NTB yang hingga kini tidak kunjung diselesaikan. Problem tersebut mengancam nasib petani di NTB.
“Kami menyuarakan 9 hingga 10 konflik agraria di NTB. Termasuk di Mandalika, kalau kita telaah seharusnya ada ganti rugi oleh ITDC dan diperhatikan oleh Dewan Kawasan,” ujarnya.
Bentrok aparat vs warga di Pulau Rempang
- Dok. Istimewa
