Kirim Bantuan Rp 31,9 Miliar ke Palestina, LDKPI Sebut Itu Komitmen Pemerintah Indonesia
- Istimewa
Jakarta – Pemerintah Indonesia, melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID, kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Bantuan tersebut terkait situasi di Gaza Palestina, yang saat ini terjadi bencana kemanusiaan.
Pada Senin 20 November 2023, disalurkan bantuan senilai USD 2 juta atau setara dengan Rp 31,9 miliar, berupa obat-obatan hingga bantuan peralatan medis. Direktur Utama LDKPI, Tormarbulang Lumbantobing, bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan juga Indonesia AID, adalah dalam rangka membantu bencana kemanusiaan. Dalam hal ini, yang terjadi sekarang adalah di Palestina.
Perlu diketahui, LDKPI atau Indonesian AID ini merupakan satuan kerja di Kementerian Keuangan yang mengelola dana kerja sama pembangunan internasional dalam rangka pemberian bantuan kepada pemerintah atau lembaga asing. Salah satu visinya memang menjalankan misi kemanusiaan.
"Terkait dengan bantuan kita ke Palestina, jadi sebagaimana kita ketahui, konflik ini sudah berlangsung sebulan lebih dan juga mengakibatkan banyak korban, tentunya sebagai bentuk solidaritas terhadap bencana kemanusiaan yang terjadi di sana, pemerintah dalam hal ini LDKPI juga menyiapkan bantuan untuk masyarakat Palestina yang terdampak," kata pria yang akrab disapa Tor Tobing ini, dikutip Kamis 23 November 2023.
Lebih lanjut dijelaskannya, bahwa bantuan yang sudah dihimpun tersebut akan disalurkan melalui Badan PBB yang memang menangani para pengungsi Palestina, yakni UNRWA. Dari sini, maka bantuan itu disalurkan kepada warga Palestina yang membutuhkan.
Tidak saja memberi bantuan tersebut. Tor Tobing juga menjelaskan, bahwa Indonesia AID juga punya concern dalam Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan.
"Kita juga memiliki misi untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, juga mendukung kebijakan politik luar negeri, dan tentunya untuk ekonomi nasional," jelas dia.
Maka dari itu, Indonesia AID bisa melakukan optimalisasi dalam mendukung proses diplomasi politik, ekonomi dan budaya. "Indonesia AID sebagai emerging donor akan semakin berperan aktif guna mendukung upaya-upaya penanganan masalah pembangunan global, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan perubahan iklim," jelasnya.
Maka dalam rangka mewujudkan hal itu, pihaknya akan terus melakukan peningkatan kerja sama bilateral dengan pemerintah lain. Termasuk dengan lembaga asing, bahwa Indonesia AID bis berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Pemerintah Sepakat Pembahasan RUU MK Dibawa ke Rapat Paripurna
Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menyebut bahwa pemerintah menerima hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU no 24 Tahun 2003 tentang MK.
