RT hingga RW yang Berkampanye Pilpres Bakal Kena Sanksi

Ilustrasi tumpukan alat peraga kampanye.
Sumber :
  • VIVA/Dani Randi

Serang – Ketua RT dan RW yang aktif berkampanye atau menjadi anggota partai politik (parpol) di Pemilu 2024, bisa terkena sanksi. Lantaran, diatur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta peraturan daerah (perda) atau peraturan walikota (Perwal).

img_title Sri Suparyati Soroti Persaingan Politik Menyeret Keluarga: Mengikis Demokrasi

Jika ada yang melanggar, bakal dikenakan sangsi sesuai Permendagri mengenai organisasi kemasyarakatan atau peraturan yang ada di setiap daerah. Bawaslu sendiri tidak akan menangani pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh RT maupun RW.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Mungkin secara etis di permendagri dan perda itu, apakah masih pantas RT atau RW menjadi tim kampanye di salah satu peserta pemilu, sangsi nya di pemda itu," ujar Agus Aan Hermawan, Ketua Bawaslu Kota Serang, Kamis, 23 November 2023.

img_title Buka Rakernas Forsesdasi 2026, Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan Anggaran untuk Pelayanan Publik

Geliat bisnis atribut kampanye Pemilu. (Foto ilustrasi).

Photo :
  • ANTARA/Yudhi Mahatma

Dalam permendagri mengenai organisasi kemasyarakatan dan persatuan di Kota Serang, RT dan RW dilarang terlibat aktif serta menjadi anggota partai politik. 

img_title Dua Kasus Kekerasan Seret Kombes Handik Zusen, Propam Polri Jatuhkan Sanksi Pemecatan

Jika Ketua RW maupun RT menjadi anggota partai politik serta aktif berkampanye, maka harus mengundurkan diri.

"Ada perda, ada juga peraturan mendagri, terkait syarat calon RT RW itu, dia syaratnya tidak boleh menjadi anggota partai politik, nah itu sanksinya ada di pemda, pemda yang memberikan sangsi," terangnya.

Bawaslu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), jika menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh RT ataupun RW. Nantinya, pembeda yang akan memberikan sanksi.

Ilustrasi kampanye.

Photo :
  • VIVA/Syarifuddin Nasution

Bawaslu hanya bisa memproses hingga ke tingkat kepala desa (kades) saja. Jika kades aktif berkampanye memenangkan caleg maupun paslon capres-cawapres, bisa ditangani oleh pengawas pemilu sesuai peraturan yang ada.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Itu juga dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang pemilu pasal 280 tidak ada RT RW, yang ada itu adalah kepala desa dan perangkat desa serta BPD," jelasnya.

Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK)

Jusuf Kalla Sentil Politisi yang Cuma Pikirkan Kekuasaan 5 Tahun, Singgung Soal Negarawan

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para politisi supaya tidak hanya sibuk memikirkan kepentingan politik lima tahunan saja.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut