Masyarakat Peduli Ketertiban Bandung Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran
- Istimewa
Bandung – Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam komunitas "Peduli Ketertiban" menggelar deklarasi dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Deklarasi ini berlangsung pada hari Minggu (10/12/2023).
"Kami pada akhirnya mendeklarasikan dukungan untuk Pa Prabowo dan Mas Gibran di pemilu yang akan datang karena kami melihat sosok Prabowo yang memiliki konsistensi dalam merawat dan menjalankan proses demokrasi dengan baik. Beliau memiliki jiwa patriotik yang tinggi terhadap bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, kami merasa bahwa beliau sudah layak dan saatnya memimpin bangsa ini dalam pemilu mendatang," ujar Asep, Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Ketertiban Kabupaten Bandung dalam keterangannya yang diterima VIVA, Jakarta, Senin (11/12/2023).
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani
- Tangkapan layar
Sebelum deklarasi ini dilakukan, kelompok masyarakat Peduli Ketertiban Kabupaten Bandung melakukan diskusi untuk menyamakan presepsi dan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Diskusi dan musyawarah tersebut akhirnya mencapai kesepakatan untuk melakukan deklarasi bersama.
Sugianto, sebagai Anggota Masyarakat Peduli Ketertiban Kabupaten Bandung, menambahkan, "Hari ini, kita mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jujur saja, kami melihat keselarasan regenerasi pada pasangan ini. Pa Prabowo mewakili generasi tua yang kaya akan pengalaman dalam memimpin bangsa ini, sedangkan calon Wakil Presiden Gibran memiliki semangat dan kemampuan untuk mendekat dengan generasi muda. Mereka menjadi simbol harmonisasi regenerasi yang baik dalam estafet kepemimpinan nasional di masa yang akan datang," ujarnya.
Pernyataan Oposisi Ganjar Bisa Jadi Sikap Politik PDIP, Menurut Pakar BRIN
Peneliti senior politik BRIN menilai pernyataan Ganjar Pranowo yang memilih untuk menjadi oposisi dengan berada di luar pemerintahan, berpotensi juga menjadi arah PDIP.
