Pakar Dukung Wacana PBI Jamsostek: Percepatan Program Ini Harus Gaspol

BPJS Ketenagakerjaan
Sumber :
  • Dok.Istimewa

Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji untuk menerapkan skema penerima bantuan iuran (PBI) bagi pekerja informal yang pendapatannya masuk kategori rendah.

Kupas Tuntas Dinamika Perjalanan JKN, Dirut BPJS Kesehatan Rilis Buku Terbaru

Mengenai hal itu, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effend, menyatakan setuju bahwa PBI diterapkan untuk pekerja informal.

Menurut dia, program PBI Jamsostek untuk pekerja informal ini dapat membantu menstabilkan ekonomi para pekerja.  "Pastikan nanti dalam regulasi lebih harus jelas dijabarkan kategori yang berhak menerima dana bantuan tersebut dengan kategori yang seperti apa," ujar Tadjudin dalam keterangannya, Jumat, 26 Januari 2024.

Kelas Rawat Inap Standar Bakal diterapkan 2025, Iuran BPJSnya Masih dalam Kajian

BPJS Ketenagakerjaan

Photo :
  • Dok.Istimewa

Dia berharap, proses pematangan program PBI Jamsostek ini tidak berbelit di Kementerian/Lembaga sehingga dapat segera direalisasikan. 

Menkes Budi Sebut Tidak Ada Rencana Ubah Iuran BPJS Kesehatan pada 2024

Hal senada dikemukakan Pakar Ketenagakerjaan Universitas Airlangga, Hadi Subhan. Dia menilai bahwa program PBI Jamsostek, terutama pekerja informal, sangat positif dan akan membantu pekerja dari segi kestabilan ekonomi. 

Dengan adanya program ini, menurut dia, negara dapat menurunkan angka kemiskinan yang saat ini berada di angka 9 persen. "Percepatan program ini harus gaspol," katanya. 

Diketahui, pemerintah tengah mengkaji tentang skema penerima bantuan iuran (PBI) seperti di BPJS Kesehatan bisa diterapkan ke Jamsostek untuk pekerja informal.

Saat ini, skema PBI baru tersedia untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ada total 43,83 juta pekerja miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta PBI JKN, tetapi belum terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Lantaran itu, program PBI Jamsostek  diyakini dapat mendorong peningkatan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai angka 99 juta orang.

Menaker Ida bersama Dubes Libya untuk Indonesia Zakarya Muhammad

Saling Menguntungkan, Indonesia dan Libya Jajaki Peluang Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan

Menaker Ida melalui pertemuan dengan Dubes Zakarya Muhammad Mustafa El-Moghrabi, dapat menjadi momentum baru untuk mengembangkan kerja sama bidang ketenagakerjaan.

img_title
VIVA.co.id
22 Mei 2024