Disinggung Soal Tim Transisi Pemerintahan, Bahlil: Apa yang Mau Ditransisikan?

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Sumber :
  • VIVA/Andrew Tito

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, angkat bicara mengenai transisi pemerintahan jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi. Menurut Bahlil, dalam pergantian Pemerintahan saat ini sebenarnya Tim Transisi tidak diperlukan.

Sudaryono Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Sebab, kandidat Capres-Cawapres yang saat ini unggul, yakni Prabowo-Gibran, mengusung tema keberlanjutan dan dinilai sudah sinkron dengan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf saat ini. Tim Transisi hanya diperlukan kalau pemerintahan terdahulu tidak sinkron dengan pemerintahan terpilih.

"Tapi kalau pemerintah sekarang yang judulnya berkelanjutan, apanya yang mau ditransisi?" kata Bahlil dalam keterangannya yang diterima, Selasa 27 Februari 2024.

Respons Gibran usai Hakim MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Subianto, dan Bahlil Lahadalia

Photo :
  • Dok.istimewa

Menurut Bahlil, yang diperlukan adalah pemantapan untuk melanjutkan yang sudah bagus dan memperbaiki yang belum bagus. “Ini dalam rangka melengkapi visi misi dan program dari Prabowo-Gibran,” kata Bahlil.

TKN: Sejak Hari Ini Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres RI Terpilih

Disinggung tentang pengisi kabinet, Bahlil mengatakan bahwa timnya Prabowo juga ada di kabinet yang sekarang. Namun ketika ditanya apakah menteri-menteri mendatang sama dengan menteri yang sekarang, Bahlil menegaskan bahwa hal itu adalah hak prerogratif presiden. 

Sebelumnya, kabinet melakukan pembahasan program prioritas Prabowo-Gibran. Termasuk di dalamnya program makan siang gratis. 

“Kita membuat rancangan saja (tapi) tetap menunggu sampai penetapan KPU. Ini hanya rancangan, simulasi saja. Yang namanya simulasi tahap awal kan boleh-boleh saja,” ungkap Bahlil.

Bahlil Lahadalia dan CEO Freeport McMoRan Richard C.Adkerson gelar orasi ilmiah

Photo :
  • VIVA/Agus Setiawan

Begitu disahkan pada Oktober 2024, menurut Bahlil, maka presiden terpilih akan menjalankan program yang sudah dibahas sekarang.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya