ETH Bilang Kasus Pelecehan Seksual Politisasi Pemilihan Rektor Baru, Kuasa Hukum: Tak Ada Korelasi
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Jakarta – Pihak korban dugaan pelecehan seksual oleh Rektor nonaktif Universitas Pancasila atau UP, Edie Toet Hendratno (ETH), merespons klaim kasus tersebut ada muatan politis. Terutama menyangkut pemilihan rektor baru kampus tersebut.
Kuasa hukum kedua korban RZ dan D, yakni Amanda Manthovani, meminta ETH menghormati proses hukum di Polda Metro Jaya. Dia tidak mempermasalahkan bantahan tersebut.
"Silakan saja membantah. Ada proses hukum yang harus sama-sama kita hormati," kata dia, Jumat 1 Maret 2024.
Dia menegaskan, tidak ada hubungan antara laporan kedua kliennya dengan proses pemilihan rektor yang bakal dilakukan UP pada bulan Maret ini. Amanda memastikan, kalau RZ dan D tidak punya hubungan dengan para calon rektor.
"Tidak ada korelasi dan hubungan sama sekali," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Rektor nonaktif Universitas Pancasila (UP), Edie Toet Hendratno (ETH) berdalih kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya adalah bentuk politisasi berkaitan dengan agenda pemilihan rektor UP Maret 2024 mendatang.
"Beliau ini rektor yang berprestasi, prestasinya diakui dan kami yakini bahwa tidak akan ada LP yang dilayangkan apabila tidak ada proses pemilihan rektor. Jadi ini kental sekali karena ada pemilihan rektor di bulan maret ini, ada pelaporan-pelaporan sehingga mendiskreditkan klien kami," kata Faizal Hafied selaku kuasa hukum, Kamis 29 Februari 2029.
Dirinya menuding laporan terhadap kliennya adalah bentuk pembunuhan karakter bagi Edie Toet. Faizal menyinggung prestasi Edie Toet yang moncer.
