- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Depok - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 1955.
Hal itu dikatakan JK saat menghadiri acara Election Talk 04 yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok pada Kamis, 7 Maret 2024.
"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak tahun 55," kata JK dalam sambutannya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, banyak pihak yang ingin penyelenggaraan pemilu 2024 ini dikoreksi dan dievaluasi. Sebab, kata dia, pemilu berjalan dengan diatur oleh mereka atau orang-orang pemerintahan dan yang memiliki uang.
"Demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," ucap dia.
Wapres ke-10 dan 12 sekaligus politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla di Perpusnas, Jakarta Pusat, Senin, 4 Maret 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
JK mengaku khawatir, jika sistem pemilu yang buruk ini tak dievaluasi, maka akan membuat Indonesia kembali ke zaman otoriter. Maka dari itu, dia pun menekankan agar adanya evaluasi ke depan.
Dia dalam kesempatan itu juga menyinggung soal Vietnam yang memperbaiki sistem pemerintahannya sehingga membawa kemajuan luar biasa bagi masyarakat.
"Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya," ucap dia.
Maka dari itu, JK mengatakan pemilu harusnya dilakukan lebih baik sebelum bicara masa depan bangsa Indonesia.
"Karena itulah, sebelum kita bicara masa depan bangsa ini, setelah pemilu ini, saya baru-baru ini ke Vietnam melihat kemajuannya luar biasa. Saya tanya, ekspornya melampaui kita, pertumbuhannya dia lakukan 7-8 persen. Saya tanya apa yang anda lakukan? Dia mengatakan, kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang,” pungkas JK.
KPU Minta MK Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang dan Golkar Bertambah di Jabar 1
Pihak termohon dalam hal ini KPU, dalam sidang PHPU atau gugatan Pileg 2024, meminta Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan para pemohon tentang suara di Jabar 1.
