AHY Tegaskan Persoalan Tanah di IKN Harus Diselesaikan secara Clean and Clear
- Dok AHY
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa persoalan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) harus dituntaskan secara clean and clear.
"Dalam kunjungan ke IKN pada pekan lalu, Bapak Presiden RI Jokowi juga mengingatkan kepada kita tentang penyelesaian persoalan 2.086 hektare lahan di IKN. Persoalan ini harus segera dituntaskan dengan clean and clear," kata AHY dalam pidatonya saat Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2024 di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.
Meski demikian, AHY menyebut para investor memiliki jaminan kepercayaan atas investasinya di IKN.
IKN Nusantara.
- VIVA.co.id/Arianti Widya
"Untuk itu saya meminta para pejabat eselon I disupervisi oleh Bapak Wakil Menteri/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni untuk segera menyelesaikan tugas ini. Tolong laporkan progress-nya kepada saya pada kesempatan pertama," ujarnya.
AHY sebelumnya mengatakan fokus utama dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur terletak pada investasi.
Hal tersebut disampaikan AHY dalam kunjungan perdananya ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Februari 2024.
"Kita tidak ingin habis-habisan dari APBN tentunya, tapi dengan investasi yang kita alirkan baik dari investasi domestik maupun luar negeri itulah mengapa Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dengan lahan yang clean and clear bisa dikatakan demikian," kata AHY dalam keterangannya, Rabu.
Presiden Jokowi melakukan groundbreaking RSUP di IKN Nusantara
- Istimewa
Menurut AHY, dengan lahan yang clean and clear, para investor memiliki keyakinan dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha di IKN.
"Kita berharap para investor juga punya keyakinan dan kepastian hukum hak atas tanah yang bisa digunakan untuk usaha yang dikembangkan secara komersial dan bisnis juga diharapkan akan berkembang," ujar AHY
Dengan demikian, IKN tidak hanya menarik investasi namun juga bisa mengembangkan ekonomi di wilayah sekitarnya dan juga perekonomian secara nasional. "Ini yang menjadi optimisme kita semuanya, Indonesia harus terus memiliki daya tarik bagi para investor," ujar AHY.
Sebanyak 80 persen anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi swasta langsung, sedangkan 20 persen sisanya diperkirakan dari APBN.
Berdasarkan Lampiran Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi pendanaan tersebut diperlukan agar terdapat kesinambungan fiskal dengan melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan skema-skema pendanaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap menjaga akuntabilitas.
