Gerindra: Walaupun Kalah di Aceh, Prabowo Janji Kembalikan Dana Otsus 2 Persen
- Istimewa
Aceh – Kader Partai Gerindra Aceh yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin mengatakan Prabowo Subianto sudah menjanjikan akan mengembalikan besaran dana otsus untuk Aceh sebanyak 2 persen.
Hal itu disampaikan Safaruddin setelah melakukan koordinasi dengan Prabowo usai Pilpres 2024, meskipun pasangan ini kalah telak di Tanah Rencong.
“Beliau mengatakan bahwa walaupun kalah di Aceh, tapi komitmen otsus itu, insya Allah akan menjadi komitmen 2 persen kembali. Itu janji Pak Prabowo,” kata Safaruddin kepada wartawan, Jumat, 3 Mei 2024.
Diketahui, mulai tahun 2023 penerimaan Aceh dari dana otsus sudah berkurang 1 persen dari sebelumnya 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.
Ketum Gerindra sekaligus bakal capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Jika pada tahun 2022, Aceh mendapatkan Rp 7,560 triliun dana otsus atau 2 persen dari DAU nasional, maka pada tahun 2023 hilang setengahnya menjadi Rp 3,9 triliun.
Ketentuan pemberian dana otsus diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau sering disebut UUPA. Dana otsus Aceh diberikan dalam jangka waktu 20 tahun, di mana pemberian pertama pada tahun 2008 dan berakhir tahun 2027.
Besaran dana otsus yang diberikan sebesar 2 persen dari plafon DAU nasional, untuk kurun waktu 15 tahun pertama, kemudian pada tahun ke-16 sampai 20 besarannya turun menjadi 1 persen dari plafon DAU.
Adapun pemanfaatan dana otsus ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
Selama ini, dana otsus menjadi penopang bagi Pemerintah Aceh dalam melakukan pembangunan. Ketika berkurangnya dana otsus, kata Safaruddin tentu akan mempengaruhi pendapatan Aceh.
“Pak Prabowo masih berkomitmen untuk itu (mengembalikan dana otsus 2 persen). Beliau menyampaikan, kenapa otsus itu penting karena ada jaminan, salah satunya adalah kekhususan dan keistimewaan Aceh,” katanya.
Mundurnya Kepala Otorita IKN Perlu Jadi Momen Evaluasi Target, Menurut Legislator PKB
Anggota DPR RI mengemukakan mundurnya Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita IK) perlu dijadikan momen untuk mengevaluasi target-target pembangunan IKN.
