- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya aplikasi yang dibentuk di tiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dia menyebut, saat ini ada 27.000 aplikasi yang dibentuk.
Jokowi mengatakan ribuan aplikasi itu berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi satu sama lain. Sehingga, bukannya mempermudah masyarakat, justru makin memperlambat pelayanan publik.
"Di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota ada kurang lebih 27.000 aplikasi. 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Enggak akan mungkin mempermudah, mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," kata Jokowi dalam sambutannya di peresmian SPBE Summit 2024 dan Peluncuran Government Technology (Govtech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 27 Mei 2024.
Dia kemudian mengungkit anggaran untuk membuat aplikasi baru itu sebesar Rp6,2 triliun. Padahal, di instansi tersebut sudah memiliki ratusan aplikasi.
"Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena setiap mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi, orientasinya selalu proyek," ucapnya.
Maka dari itu, dia pun meminta seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi baru.
"Oleh sebab itu perlu saya sampaikan, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru. Itu yang kita hentikan, dan tidak boleh diteruskan lagi," jelas Jokowi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Disisi lain, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menjelaskan Presiden Jokowi ingin agar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah melakukan interoperabilitas aplikasi.
Dengan begitu, maka Azwar Anas meyakini layanan digital publik akan lebih mudah dan transparan.
"Harapan Bapak Presiden tidak boleh lagi ada aplikasi baru, kecuali kita menginteroperabilitaskan aplikasi. Jadi Pemda, kementerian dan lembaga, diminta Bapak Presiden untuk menginteroperabilitas aplikasi yang ada. Sehingga di September nanti, secara bertahap layanan INA digital ini, Digovtech ini akan berjalan melalui berbagai cara yang lebih mudah simple dan transparan," ucap Azwar Anas.
