Konflik Pengelolaan Lahan Perhutanan Sosial di Jambi, Koperasi BAM Terancam Dicabut

Jambi – Sampai saat ini bertahun-tahun sudah konflik pengelolaan lahan perhutanan sosial di Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang belum juga rampung.

Baca Juga

Perkuat Tata Kelola Penjaminan, LPDB Koperasi Dorong Skema Asuransi Kredit Lebih Terintegrasi

Perseteruan antara Koperasi Bersatu Arah Maju (BAM) dengan para anggotanya, serta antara Koperasi BAM dengan Kelompok Tani Hutan Karya Makmur Sungai Gelam masih terus berlarut-larut. 

Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Jambi Akhmad Bestari mengatakan pihaknya telah melakukan rapat bersama dengan leading sektor terkait untuk penyelesaian konflik ini pada Senin lalu 20 Mei 2024.

Baca Juga

Dorong Ekonomi Sirkular yang Inklusif, Pemerintah Gandeng Industri, Koperasi, hingga Pelaku Informal

Menurut Kadishut Bestari dalam rapat tertutup yang digelar di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi itu turut membahas tentang pembekuan izin perhutanan sosial Koperasi BAM, konflik internal di dalam tubuh Koperasi BAM dan legalitas pengurusan Koperasi BAM, serta konflik antara Koperasi BAM dengan Kelompok Tani Hutan Karya Makmur dan juga keberadaan warga Suku Anak Dalam (SAD) Bukit 12 di area kawasan lahan Koperasi BAM.



Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Akhmad Bestari

Photo :

• Syarifuddin Nasution

Baca Juga

Antrean iPhone 18 Membludak hingga Viral: Antara Gengsi, Kebutuhan, dan Strategi Belanja Warga Tanah Air

"Kami melakukan rapat karena antisipasi Kambtibmasnya, lebih ke situ. Karena ada pergerakan Suku Anak Dalam di dalam dan segala macamnya, yang memang kita ketahui bersama tidak ada Suku Anak Dalam di Sungai Gelam. Lebih kepada kesitunya sih,"jelasnya senin, 27 mei 2024.

Terkait dengan pembekuan izin perhutanan sosial Koperasi BAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebut telah memberikan waktu selama 1 tahun kepada Koperasi BAM untuk menindaklanjutinya.

"Jadi kemarin kami minta kepada Dinas Koperasi Kabupaten Muaro Jambi untuk membereskan, melegalisasi pengurus Koperasi BAM itu yang mana, yang sesuai aturan, yang disahkan oleh Dinas Koperasi nanti. Nah kita menunggu itu. Hasil itulah nanti kita kirim ke Jakarta, untuk sebagai bahan penilaian apakah Koperasi BAM ini dicabut pembekuannya atau memang dianggap tidak berlaku lagi, sehingga izin perhutanan sosialnya dicabut," ujarnya.

Kalai berdasarkan penuturan Bestari ada banyak faktor yang menyebabkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan Koperasi BAM dibekukan. Di antaranya Koperasi BAM tidak mengakui Surat Keputusan Revisi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Koperasi BAM Nomor: SK.4035/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020.

Halaman Selanjutnya

Kemudian munculnya konflik internal di tubuh Koperasi BAM, Koperasi BAM juga disebut tidak pernah menghadiri undangan dan rapat pembinaan, Koperasi BAM juga dikataan melanggar kewajiban terkait dengan rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan dan Koperasi BAM juga tidak membayar provisi sumber daya hutan serta tidak melaksanakan tata hasil hutan.