Pastikan Hak dan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia, Kemnaker Perkuat Pelindungan PMI di Eropa

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
Sumber :
  • Kemnaker

VIVA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadiri rapat koordinasi (rakor) pelayanan publik dan perlindungan Warga Negara Indonesia di Kawasan Eropa. Dalam kesempatan tersebut,Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Anwar Sanusi, menegaskan komitmen Kemnaker dalam memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di Eropa.

Kemnaker Harap APKI Dapat Perkuat Pengawasan Ketenagakerjaan

Anwar menyampaikan pentingnya langkah strategis untuk memastikan hak dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia. Fokus utama Kemnaker adalah pada pelatihan bahasa asing, pengembangan keterampilan teknis, dan sertifikasi kompetensi.

"Pelatihan bahasa asing membantu komunikasi yang lebih baik di negara tujuan," kata Anwar Sanusi dalam keterangan pers Biro Humas, Senin (3/6/2024).

Kemnaker Lepas Peserta Benchmarking in Summer Training Japan 2024

Selain itu, keterampilan teknis dan sertifikasi kompetensi meningkatkan daya saing Pekerja Migran Indonesia.

Penguatan peran Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) juga menjadi perhatian utama. Atnaker diberdayakan untuk melindungi pekerja migran dan memahami dinamika pasar tenaga kerja di negara tujuan.

Kemnaker Rilis Roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan dalam Rangka Hari Anak Nasional 2024

"Atnaker akan menjadi salah satu garda terdepan dalam melindungi hak Pekerja Migran Indonesia," tambah Anwar.

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) juga mendapat perhatian khusus. Program ini mencakup layanan migrasi, pengembangan usaha di desa asal pekerja migran, serta program community parenting dan koperasi Desmigratif.

"Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Pekerja Migran Indonesia," jelas Anwar.

Kemnaker juga berupaya mencegah keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural melalui sosialisasi dan pembinaan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) serta Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat.

"Kami ingin memastikan setiap pekerja migran berangkat secara legal dan dilindungi hukum," tegas Anwar.

Dalam hal pelindungan, kerja sama bilateral dengan negara tujuan penempatan juga ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil.

"Kami bekerja sama dengan negara tujuan untuk melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia," ujar Anwar.

Anwar juga menekankan pentingnya implementasi Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan pelindungan yang memadai bagi pekerja migran dari berbagai risiko kerja.

Transformasi ekonomi Indonesia dengan fokus peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dibahas.

"Dengan hilirisasi sumber daya alam dan inovasi, kami optimistis mencapai pertumbuhan ekonomi 5,6-6,1% pada periode 2025-2029," ungkap Anwar.

Kemnaker berharap kebijakan ini semakin memberikan dampak positif bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, serta menjadikan mereka aset berharga bagi bangsa dan negara.

Acara rakor ini dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dan turut dihadiri oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya