Dipecat Ketua KPU, Segini Harta Hasyim Asy'ari

Hasyim Asy'ari saat Masih Menjadi Ketua KPU
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, memutuskan memberhentikan Hasyim Asy'ari sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hasyim Asy'ari terbukti melakukan tindak asusila. DKPP menyebut Hasyim memaksa berhubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag Belanda. Tak hanya itu, Hasyim juga menjanjikan akan menikahi dan membiayai hidup korban sebesar Rp 30 juta per bulan. 

img_title Wakil Ketua KPK Usul Harta Pejabat yang Tak Lapor LHKPN Dirampas Negara

Lantas, berapa sebenarnya jumlah harta yang dimiliki Hasyim Asy'ari? 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ternyata Hasyim memiliki harta sekitar Rp 9,5 miliar. Hal itu berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang terakhir disetorkannya kepada KPK pada 29 Maret 2024 untuk pelaporan periodik 2023.

img_title Ditanya soal Penambahan Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu RI, DPR sebut Belum Ada Keputusan

Dikutip VIVA, Jumat, 5 Juli 2024, dalam LHKPN itu, Hasyim mengaku memiliki 11 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Semarang, Kudus, Rembang, dan Pati. Luasan tanahnya bervariasi, mulai dari 120 meter persegi di Kudus hingga 5.600 meter persegi di Pati. 

Secara total, belasan tanah dan bangunan Hasyim tersebut ditaksir senilai Rp 7,3 miliar. Selain tanah dan bangunan, Hasyim juga mengaku memiliki motor Vespa PX150, Honda Spacy, mobil Toyota Prado, dan mobol Nissan New Series. Seluruh kendaraan Hasyim itu ditaksir mencapai Rp 324 juta. 

img_title Usulan Mardani: Yang Terlibat Verifikasi Pencalonan Gibran Tak Diikutsertakan Seleksi KPU

Dalam LHKPN itu, Hasyim juga mengaku memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 870 juta serta kas dan setara kas senilai Rp 1,1 miliar. Hasyim mengklaim tidak memiliki utang. Dengan demikian, secara total, ia tercatat memiliki harta Rp 9.596.000.000.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni

Respons Usul KPK, Sahroni: Rampas Aset Tak Terdata di LHKPN Langgar HAM

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan RUU Perampasan Aset mengatur agar negara dapat merampas aset penyelenggara negara yang tidak tercantum LHKPN.

img_title
VIVA.co.id
27 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut