Begini Cara PDIP Agar Indonesia Berdaulat di Bidang Kesehatan
- Istimewa
Jakarta -Â PDI Perjuangan (PDIP) meluncurkan Forum Kedaulatan Kesehatan dan dapur sehat anti stunting (dashat). Pembentukan forum dan dapur sehat sebagai upaya agar Indonesia berdaulat di bidang kesehatan.Â
"Dengan deklarasi Forum Kedaulatan Kesehatan mudah-mudahan forum ini bermanfaat untuk rakyat banyak, untuk saling mengisi. Forum ini bukan hanya untuk PDI Perjuangan tapi milik rakyat Indonesia," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjitaning saat Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
Anggota Fraksi PDIP DPR RI Ribka Tjiptaning
- VIVA/Ilham Rahmat
"Forum Kedaulatan Kesehatan ajang untuk berkomunikasi di bidang kesehatan. Mari kita berdaulat di bidang kesehatan, supaya kesehatan Indonesia ini tidak diatur oleh negara lain. Kita harus bisa berdaulat sendiri di bidang kesehatan," tambah Ribka.
Sementara itu, untuk pembentukan dapur sehat, kata Ribka, karena masalah stunting menjadi perhatian Ketua Umum PDIP.
"Kalau di Badan Penanggulangan Bencana Alam PDIP ada dapur umum, maka di bidang kesehatan dibentuk dapur sehat anti stunting disingkat dashat. Stunting itu menjadi perhatian PDIP. Itulah kenapa Ibu Megawati selalu bicara stunting," tambah Ribka.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengikuti agenda secara daring. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP Wiryanti Sukamdani, Wasekjen PDIP Yuke Yurike serta sejumlah anggota DPR RI hadir secara langsung.
Ribka mengatakan permasalahan kesehatan sangat kompleks. Tidak hanya persoalan dokter, tenaga kesehatan, bahkan mengenai soal hukum di bidang kesehatan. Ribka memberi contoh soal obat mahal dan diimpor.Â
"Kita juga masih bermasalah soal obat, kita harus mulai melirik dan meninggalkan obat itu dari budaya barat, kita mulai mandiri. Masak kita sudah merdeka sekian puluh tahun Paracetamol saja masih impor," kata Mbak Ning, sapaan akrab Ribka.
Dia mengatakan perlu edukasi dan sosialisasi di bidang kesehatan misalnya dalam pendampingan pasien serta tagihan pengobatan yang tanpa penjelasan yang cukup. Belum lagi peristiwa pasien ditolak RSUD yang notabene mendapat anggaran dari negara.Â
"RSUD yang didanai oleh negara, tetapi justru penolakan-penolakan pasien yang terjadi di RSUD-RSUD yang dapat anggaran dari Negara," kata Ribka.
