Survei LSI: Ada 48,8 Persen Publik Enggan Dipimpin Edy Rahmayadi

Tokoh Masyarakat Sumut, Edy Rahmayadi.(B.S.Putra/VIVA)
Sumber :
  • VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)

Jakarta – Salah satu hasil dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI, adalah keengganan masyarakat dipimpin Edy Rahmayadi lagi. Edy adalah mantan Gubernur Sumatera Utara yang kini kembali maju di pilgub.

img_title Survei Terbaru Sebut 70 persen Warga AS Ingin Konflik dengan Iran Diakhiri

Survei mengatakan, ada sebanyak 48,8 persen warga Sumatera Utara yang tidak mau dipimpin Edy lagi. Hal itu diungkap Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ada sekitar 48,4 persen," kata Djayadi, Minggu, 28 Juli 2024.

img_title Kabar Duka Menyelimuti PDIP, Politikus Senior Panda Nababan Tutup Usia, Sepak Terjangnya Jadi Sorotan

Dari survei yang dilakukan pihaknya dalam rangka Pilkada Sumatera Utara, sebanyak 35 persen yang memilih mantan Pangkostrad TNI tersebut. Sisanya, lanjut Djayadi, tidak tahu alias tidak menjawab sebesar 16,6 persen.

Walau tidak ingin dipimpin Edy lagi, ada 61,6 persen menjawab puas dengan kepemimpinan Edy selama menjabat sebagai gubernur. Yakni 52,5 persen cukup puas dan 9,1 persen sangat puas. Sedangkan masyarakat yang tak puas ada 30,2 persen. Sisanya 8,2 persen tidak menjawab. 

img_title Eks Pangkostrad Mengecam Keras Aksi Eks Kapolri Listyo Sigit soal Penyadapan Presiden: Pastinya Makar

Adapun survei diambil berdasar sampel sebanyak 800 orang menggunakan metode multistage dengan toleransi kesalahan atau margin of error ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling.

Sampel berasal dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara yang terdistribusi secara proporsional. Wawancara tatap muka dilakukan oleh pewawancara yang telah dilatih terhadap responden terpilih.

Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BSKDN Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada, Antisipasi Perubahan Sistem Mulai 2029

BSKDN Kemendagri mengkaji tata kelola Pemilu dan Pilkada untuk mengantisipasi perubahan sistem mulai 2029, termasuk wacana Pilkada asimetris melalui DPRD.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut