KPU Sebut Ada 51 Pasangan Calon Independen Daftar Pilkada 2024

Ketua KPU RI M Afifuddin
Sumber :
  • Youtube Setpres

Jakarta, VIVA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochamad Afifudin mengatakan, ada 51 pasangan calon yang mendaftar pada Pilkada serentak 2024 lewat jalur independen. 

img_title DKPP Segera Sidangkan Aduan soal Pencalonan Gibran: Ada 4 Aduan dan Pengunduran Diri Soal Lain

Sejumlah 51 pasangan calon independen itu terdiri atas calon gubernur satu pasangan calon (paslon), calon bupati 38 paslon, dan calon wali kota 12 paslon.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hal itu diungkapkan setelah KPU menggelar pendaftaran Pilkada serentak 2024 sejak 27-29 Agustus 2024.

img_title DKPP Ungkap Kapan Sidang Aduan Soal Pencalonan Gibran Digelar

"Sementara calon yang mendaftar lewat partai politik atau gabungan partai politik yakni gubernur 100 paslon, bupati 1095 paslon, dan wali kota 272 paslon, total 1.467 paslon," kata Afif dalam konferensi pers, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2024.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

img_title Ketua KPU Pastikan Proses Verifikasi Pemilu Berjalan Sesuai Ketentuan

Sebelumnya diberitakan, Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa terdapat 48 daerah di Indonesia yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal pada Pilkada serentak 2024. Artinya 48 daerah ini paslonnya akan menghadapi kotak kosong.

"Dari 37 provinsi hanya ada satu yang hanya memiliki satu pasangan calon yaitu di Papua Barat," kata Idham kepada Antara di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat, 30 Agustus 2024.

Idham menjelaskan bahwa hampir seluruh partai politik di Papua Barat, mencalonkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dominggus Mandacan dan Mochamad Lakotani.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia mengatakan pasangan tersebut didukung oleh 17 partai politik, dan hanya satu parpol yang tidak memberikan dukungan. "Calon gubernur Ketua DPW Partai Nasdem, sedangkan wakilnya Ketua DPD Partai Gerindra," katanya.

Ilustrasi gedung KPU

Revisi UU Pemilu, DPR Evaluasi Sistem Proporsional hingga Ambang Batas Pencalonan

DPR mengevaluasi sejumlah isu dalam revisi UU Pemilu, mulai dari sistem proporsional, ambang batas, keserentakan, hingga penguatan KPU dan juga Bawaslu.

img_title
VIVA.co.id
14 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut