MK Prediksi Akan Ada 324 Perkara Sengketa di Pilkada 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta VIVA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK), Heru Setiawan memprediksi akan ada 324 perkara sengketa di Pilkada 2024. Dia memprediksi hal tersebut berpatokan pada pelaksanaan Pilkada 2017.
Hal itu diungkapkan Heru dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Sekjen Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Dia menyebutkan, perkara yang diregistrasi diprediksi mencapai 59,45 persen dari 545 daerah penyelenggara Pilkada.
"MK memprediksi perkara pemilihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang diregistrasi adalah sebanyak 324 perkara dari 545 daerah atau 59,45 persen. Asumsi tersebut berdasarkan presentasi penanganan perkara pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tertinggi pada tahun 2017 yaitu 59,41 persen," kata Heru dalam rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis, 5 September 2024.
Hari ini, sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari buruh, mahasiswa, dan aktivis akan turun ke jalan untuk menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Menurut Heru, saat ini KPU telah menetapkan 545 daerah pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten dan 39 kota.Â
"Saat ini KPU telah menerima sebanyak 1.518 Paslon kepala daerah dengan rincian 51 paslon perseorangan dan 1.467 paslon diusung parpol," ujarnya.Â
Meski begitu, Heru mengatakan, MK telah menyiapkan tindak lanjut atas perkara yang masuk. Menurutnya hal ini tertuang dalam Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.Â
"Berkenaan dengan potensi masuknya perkara, MK telah menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata beracara dalam perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota," ujarnya.
Soal Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Ijazah Gibran, PDIP Buka Pintu Dialog dengan Fraksi Lain: Ada Pidana di Situ
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto tegaskan bahwa PDIP sangat terbuka untuk berdialog bersama fraksi lain di parlemen soal menindaklanjuti putusan MK terkait
