- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari kemacetan menjadi permasalahan utama di Jakarta. Penambahan kendaraan bermotor yang mencapai 15 persen tidak sebanding dengan pertambahan jalan yang hanya 0,01 persen.
Menyadari kemacetan yang sedemikian parah di Jakarta yang merupakan ibukota negara, Presiden kemudian memikirkan tiga opsi terkait memindahkan Ibukota dari Jakarta.
Hal ini diungkapkan Presiden saat buka puasa bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Jakarta, 3 September 2010. "Opsinya ada tiga," kata Presiden.
Pertama, benahi Jakarta dengan membangun segala prasarana dan sarana transportasi yang masih di permukaan, di bawah permukaan, dan di atas permukaan. "Semua problematik, tapi kalau solusinya pertahankan Jakarta sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan, maka solusinya adalah mengatasi kemacetan Jakarta."
Kedua, SBY mengakui diam-diam terinspirasi dengan Malaysia yang membuat Putrajaya sebagai pusat pemerintahan, dan terletak tidak jauh dari Ibukota, di Kuala Lumpur. "Ibukota Malaysia tetap Kuala Lumpur, pusat pemerintahan di Putrajaya," ucap SBY.
Namun, jika ingin membangun pusat pemerintahan baru harus disiapkan dengan baik. "Tentu well planned, well designed, kemudian kita hitung keindahan aspek lingkungan."
Malaysia membutuhkan waktu 5 - 7 tahun untuk membangun Putrajaya. Dana yang dihabiskan sekitar Rp 80 triliun.
Jika Indonesia ingin membangun seperti itu dengan cakupan yang lebih luas, dari mana pendanaannya? "Mungkin dari APBN sebagian, sebagian kemitraan pemerintah dengan swasta, sebagian mungkin bisa melepas aset pemerintah yang ada di Jakarta."
Ketiga, ibukota dapat dipindahkan ke kota di luar Jakarta. "The real capital, the real goverment center. Seperti Canberra (Australia), Brasilia (Brasil), Ankara (Turki), dan tempat-tempat yang lain," kata SBY.
Ketiga opsi ini, menurut SBY, ada positif dan negatifnya. Karena itu Presiden ikut memikirkan dan memberikan konsep serta masukan mengenai solusi untuk Jakarta.
"Kemana nanti, yang penting konsepnya benar, idenya benar, desainnya benar. Kita sepakat bahwa apa yang kita lakukan solusi untuk Jakarta ke depan," jelasnya.
Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tak Akan Mundur dari Jabatan Menhan
Setelah ditetapkan sebagai presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo dipastikan tidak akan mundur dari jabatannya saat ini selaku Menteri Pertahanan RI.
