Prabowo Makin 'Gemoy' Kuasai Parlemen Jika PKB dan Nasdem Gabung Koalisi

Pertemuan Prabowo Subianto dengan Surya Paloh Nasdem
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bakal mendapatkan keuntungan besar apabila dapat merangkul PKB dan Nasdem masuk ke koalisi pemerintahan nantinya. Bahkan, jika gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pileg 2024 yang dilayangkan PPP diterima Mahkamah Konstitusi (MK)x Prabowo Subianto semakin kuat karena menguasai sekitar 74 persen kursi di parlemen.

Putri Amien Rais Ambil Formulir di PKB untuk Maju Wali Kota Yogyakarta

Demikian analisa Direktur Eksekutif Institute for Democracy dan Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam dalam keterangannya, Kamis, 25 April 2024.

“Pendekatan Prabowo dengan Nasdem dan PKB, setidaknya akan menggenapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70 persen. Bahkan jika guguatan PHPU PPP dikabulkan MK, maka akumulasi koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa semakin ‘gemoy’, yakni sekitar 74 persen,” kata Umam.

PKB: Banyak yang Bilang Pertemuan Cak Imin dengan Prabowo Ibarat CLBK

Pertemuan Prabowo Subianto dengan Surya Paloh Nasdem

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Berangkat dari perlunya dukungan partai-partai yang mempunyai kursi di parlemen itu, Umam mengatakan bahwa Prabowo-Gibran bakal mengakomodir parpol yang sempat menjadi rival di Pilpres 2024. Pasalnya, hal itu dibutuhkan guna stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.

Zulhas Respons Soal PKB-Nasdem Merapat ke Prabowo: Dulu Saya Dukung Katanya Pengkhianat

“Untuk menghadirkan lingkungan politik dan pemerintahan baru yang stabil dalam transisi kekuasaan, maka dibutuhkan setidaknya 60 persen kekuatan parlemen,” ujarnya.

Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Kendati begitu, Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Parmadina ini tetap berharap Prabowo-Gibran untuk mempertimbangkan adanya parpol yang berada di luar pemerintahan atau oposisi. Menurut Umam, ini penting dalam rangka check and balances pemerintahan agar tetap berjalan sehat.

“Per hari ini, setidaknya ada dua partai yang belum terbuka pintu komunikasi untuk bergabung ke pemerintahan, yakni PKS dan PDIP,” imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya