Dekan IPDN Kupas Tuntas Alasan UU Pemda Harus Direvisi

Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan IPDN, Halilul Khair
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang melakukan kajian terkait rencana revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

img_title DPR Targetkan RUU Penyadapan Rampung Tahun Ini

Urgensi revisi undang-undang Pemda dipicu munculnya UU baru tentang minerba, UU Cipta Kerja dan UU tentang Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain hadirnya UU terbaru yang menuntut perubahan UU Pemda, juga adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi.

img_title Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Pegang Teguh Sumpah Jabatan, Jaga Integritas dan Nama Baik Institusi

Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan Institusi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr Halilul Khair mengupas soal ketidak selarasnya antara UU Pemda dengan 3 undang-undang terbaru tersebut.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia / Kemendagri RI

Photo :
  • vivanews/Andry Daud

img_title Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital, Bansos Bakal Diverifikasi Pakai Biometrik

“Awal dibentuknya UU Pemda adalah untuk mengatur eksistensi daerah otonom. Yakni pengakuan terhadap masyarakat daerah lokal untuk mereka menjadi badan hukum publik untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Artinya urusan-urusan tidak diputuskan oleh pusat semuanya tapi diputuskan oleh rakyat di daerah,” kata Halilul.

Menurut Halilul, UU Pemda itu mengatur daerah otonom, pemerintahan daerahnya, dan kewenangan yang boleh mereka lakukan serta pembiayaannya, personel hingga mengatur hubungan pusat dan daerah.

“Secara umum sejak diberlakukannya mulai tahun 2014 implementasinya sudah cukup baik. Pemerintah daerah punya kewenangan otonomi yang cukup baik dan daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Pemda dan DPRD sudah menjalankan fungsi sesuai UU Pemda tersebut. Meskipun dalam beberapa hal ada yang belum memuaskan dan belum memadai,” kata Halilul.

Menurut Halilul, membicarakan UU Pemda sama halnya dengan membahas dua pertiga Republik Indonesia karena dua pertiga urusan negara itu ada di daerah, kabupaten dan provinsi. 

“Merekalah sebenarnya yang memberikan pelayanan dasar, pelayanan kepada masyarakat,” kata Halilul.

Halilul mengatakan, hal yang belum maksimal adalah pelayanan jasa, jalan masih banyak yang rusak, SD-SMP-SMA angka partisipasi murninya belum memadai. Misal SMA angka partisipasi murninya baru 62%. Lalu pelayanan air bersih/minum baru 76%-79%.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebagian besar daerah juga masih bermasalah dalam kebijakan fiskalnya. Jangan jangan kebijakan nasional kepada daerah yang bagus juga perlu ditinjau ulang.

UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda perlu direvisi karena bergesekan dengan UU No 3 Tahun 2020, UU No 6 Tahun 2023 dan UU No 1 Tahun 2022.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut