Berita Terbaru Revisi

Anggota Komisi II DPR RI menyatakan sepakat bahwa UU Pemilu perlu dilakukan revisi sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menepis isu revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang tengah hangat dibincangkan. Bah

Ketua DPP PDIP meyakini Partai Golkar tidak bakal nekat mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3).

DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini Kamis, 28 Maret 2024. Rapat p

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas di Istana Negara, terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.

Partai Gerindra menegaskan sikapnya untuk tidak mewacanakan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Ketua DPRD Edi Purwanto mengatakan pansus bakal kaji detail perubahan RPJMD 2021-2026

Komisi II segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen yang diatur dalam UU Pemilu.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang melakukan kajian terkait rencana revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda).

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan perwakilan perangkat desa memahami dan menyetujui Revisi Undang-Undang Desa dibahas pasca Pemilu 2024.

emerintah dan DPR akhirnya setuju melakukan revisi Undang-Undang Desa pada tingkat satu mengenai masa jabatan kepala desa atau kades

PKS membidik revisi UU Ciptaker sebagai prioritasnya jika Anies menangi Pilpres 2024. UU Ciptaker punya banyak dampak negatif terhadap pekerja.