Mahasiswa Tuntut Polda Banten Netral di Pilkada 

Mahasiswa melakukan aksi di Polda Banten
Sumber :
  • Istimewa

Banten, VIVA – Organisasi Aliansi Mahasiswa Primordial Provinsi Banten kembali melakukan aksi untuk meminta kepolisian untuk netral di Pilkada Banten, Kamis 7 November. Netralitas kepolisian adalah kewajiban agar tercipta pilkada yang demokratis.

img_title Kasus Demo Ricuh Yogyakarta Belum Usai, Kini 1 Mahasiswa UGM Diamankan Polisi

Aksi semula akan dilakukan di depan Markas Polda Banten, Jalan Syekh Nawawi Albantani. Namun dalam perjalanan dicegah sejumlah aparat kepolisian, dan aksi pun dilakukan berjarak sekira 200 meter dari Markas Polda Banten.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Koordinator aksi, Irfan Ripa’i menegaskan, aksi mahasiswa bertujuan untuk menekankan pentingnya netralitas Polda Banten dalam menjaga suasana Pilkada yang aman, jujur, dan adil. 

img_title Pura-pura Tolong Polisi Kecelakaan, Mahasiswa di Jayapura Malah Gasak Pistol Sig Sauer

“Netralitas aparat keamanan adalah fondasi demokrasi yang sehat. Kami turun ke jalan karena ingin terus memastikan bahwa hak demokratis masyarakat Banten terlindungi tanpa intimidasi atau tekanan dari pihak manapun,” ujar Irfan.

Mahasiswa melakukan aksi di Polda Banten

Photo :
  • Istimewa

img_title Kesaksian Mahasiswa soal Cara Jitu Mind Id Perkenalkan Peran Mineral ke Masyarakat Luas

Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini bukanlah sekadar protes, tetapi wujud nyata kepedulian mahasiswa terhadap proses demokrasi yang sehat dan adil di Banten. 

“Kami siap mengawal proses Pilkada ini hingga selesai, dan akan terus berada di garda terdepan melawan segala bentuk ketidakadilan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu,” lanjut Irfan.

Para mahasiswa memandang, Polda Banten harus terus diingatkan. Sebab terbaru, kasus akun media sosial Polda Banten yang hanya memposting kegiatan kampanye satu pasangan calon telah menjadi catatan publik.

"Kami meminta tindakan tegas terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang dapat merusak integritas Pilkada," ujar Irfan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Irfan, kepolisian harus konsisten dan penuh komitmen mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. "Undang-undang mengatur tegas bahwa tugas Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Maka tindakan Polri selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan," tegasnya.

Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BSKDN Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada, Antisipasi Perubahan Sistem Mulai 2029

BSKDN Kemendagri mengkaji tata kelola Pemilu dan Pilkada untuk mengantisipasi perubahan sistem mulai 2029, termasuk wacana Pilkada asimetris melalui DPRD.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut