Pemerintah Disarankan Libatkan Ormas Keagamaan dalam Implementasi Kebijakan
- Istimewa
Jakarta, VIVA -Â Endang Tirtana resmi menyandang gelar doktor setelah sukses mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Menurut dia, pemerintah perlu melibatkan organisasi berbasis agama dalam mengambil kebijakan.
Dalam disertasinya, Endang mengangkat tema ‘Model Partisipasi Muhammadiyah dalam Penanganan Covid-19: Studi Kasus Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)’.
Endang mengatakan Muhammadiyah berhasil dalam menghadapi krisis dengan kehadiran MDMC. Karena, kata dia, Muhammadiyah menggunakan pendekatan holistik yang memprioritaskan misi sosial adaptasi, peningkatan sistem dan antisipasi tantangan di masa mendatang.
Kata dia, penelitian ini menemukan bentuk partisipasi MDMC dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19, ditopang dan digerakkan oleh proses kolaborasi internal dan eksternal dan berbagai sumber daya di tingkat pusat hingga akar rumput.
“Serta praktik inovasi yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sehingga mampu mempercepat kebijakan penanganan dampak pandemi di Indonesia," kata Endang dikutip pada Rabu, 5 Februari 2025.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Endang Tirtana
- Istimewa
Maka dari itu, Endang menyarankan Muhammadiyah membangun saluran komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut dia, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah membentuk forum diskusi rutin atau platform kolaboratif.
"MDMC perlu meningkatkan evaluasi program secara mendalam dan berkelanjutan untuk memastikan dampak program terhadap kebutuhan masyarakat. Selama ini evaluasi belum menyeluruh, sehingga kualitas partisipasi masyarakat belum dapat diukur dengan presisi," ujarnya.
Selain itu, Endang juga menyarankan pemerintah perlu menerapkan pendekatan kolaboratif dan inovatif, khususnya melibatkan organisasi berbasis agama secara luas dalam pengembangan kebijakan, mulai dari proses perencanaan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan.
"Penelitian selanjutnya perlu menguji model partisipasi integratif ini dalam konteks krisis lainnya, seperti bencana alam dan krisis kesehatan lainnya melalui berbagai pendekatan ilmiah, baik menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif," jelas dia.
Tok! Pemerintah Tetapkan PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu Mulai Januari 2027
Pemerintah memutuskan akan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lintas profesi paruh waktu menjadi penuh waktu. Ada dosen, Damkar hingga medis.
