Berita Terbaru Ormas keagamaan

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bahwa pihaknya belum ada keputusan akan menolak atau menerima pemberian izin pengelolaan tambang untuk organisasi masyarakat.

Konsesi Tambang untuk Ormas Agama Potensi Langgar Konstitusi

Rohaniawan Franz Magnis Suseno mendukung pernyataan KWI yang menolak untuk mengajukan izin usaha tambang, sekalipun aturannya memungkinkan mereka kelola tambang

Peraturan soal izin tambang buat ormas keagamaan menarik perhatian publik. Ada pro dan kontra. Sejumlah ormas keagamaan juga telah memberikan respon beragam. Seperti apa?

Bahwa hasil pertambangan tidak saja berdampak pada penerimaan negara, juga kepada ormas keagamaan, khususnya Mathla'ul Anwar yang lahir sebelum republik ini berdiri.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim, presiden terpilih Prabowo Subianto sudah merestui pemberian izin kepada ormas keagamaan mengelola tambang

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan IUP tambang yang diberikan kepada ormas tak bisa dialihkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) jangan sampai hanya dikuasai oleh para investor dan perusahaan-perusahaan besar saja.

Pemerintah resmi menerbitkan aturan yang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diprioritaskan kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menegaskan tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang, meskipun diberi peluang pemerintah untuk mengajukan izin usaha tambang

PP Persis merespons positif kebijakan pemerintah yang akan memberikan konsesi tambang bagi ormas keagamaan ini.

Presiden Jokowi mengesahkan aturan yang mengizinkan ormas keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah bisa mengelola Wilayah Izin Pertambangan, menuai pro kontra di masyarakat