Kemenkum Terbitkan SK, IKA PMII Minta Alumni Semua Bersatu
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Kementerian Hukum (Kemenkum) RI telah mengeluarkan surat keterangan (SK) untuk Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2025-2030. Lantas IKA PMII pun siap tancap gas untuk mulai bekerja keras.
“Kita memang telah menerima SK dari Kementerian Hukum bernomor AHU 0000589.AH.01.08 2015 yang menyetujui seluruh keputusan Munas ke-7 IKA PMII kemarin. Jadi ini sebenarnya proses administratif dari pemerintah dan menjadi pijakan hukum bagi seluruh pengurus baik dari pusat dan daerah untuk segera mengeksekusi semua program kerja,” ujar Ketua Umum IKA PMII Fathan Subchi kepada wartawan, Jumat 11 April 2025.
Kemudian, Fathan mengatakan dengan adanya SK Kemenkum, menjadi penanda akhir semua dinamika dalam Munas ke-7 IKA PMII.
Dia menegaskan sudah waktunya para alumni PMII bersatu dan bersama-sama membesarkan IKA PMII. Terlebih, organisasi alumni aktivis mahasiswa, IKA PMII relatif tertinggal dengan organisasi sejenis baik dari sisi waktu pendirian maupun kontribusi.
“Kita ini relatif masih baru dan masih banyak hal yang harus dibenahi. Sebaiknya para alumni ini bersatu padu untuk bersama-sama membenahi IKA PMII agar benar-benar memberikan kontribusi terutama bagi alumni PMII sendiri,” kata Fathan.
Lebih lanjut, Anggota BPK itu, meyakini potensi para alumni PMII begitu besar baik secara kuantitas maupun kualitas. Pasalnya, saat ini banyak alumni PMII yang mewarnai berbagai lini kehidupan bangsa baik di jajaran eksekutif, legislatif, birokrasi, pendidik, profesional di sektor swasta, hingga tokoh masyarakat.
“Potensi-potensi inilah yang harus dikonsolidasikan untuk digunakan secara seksama untuk pengembangan kader yang masih aktif di PMII maupun para alumni sendiri,” tandas Fathan.
Putusan MK Bikin UU Peradilan Militer Harus Diubah, Kemenkum Buka Suara
Kemenkum mulai menelaah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
