KKB Serang Pendulang Emas, Kapolda Papua Minta Pemda Tertibkan Penambangan Ilegal
- ANTARA/ Evarukdijati
Papua, VIVA – Penyerangan terhadap pendulang emas oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua dan menimbulkan belasan orang meninggal dunia, membuat kepolisian meminta pemerintah daerah meninjau aktivitas penambangan yang ilegal.
Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin meminta pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk menertibkan lokasi penambangan emas yang saat ini dikelola secara ilegal.
Selain agar kawasan penambangan itu tidak dikelola secara ilegal, penertiban itu juga dapat mengetahui secara pasti lokasinya.
"Lokasi penambangan yang saat ini terjadi gangguan keamanan dilaporkan dikelola secara ilegal sehingga hal itu menjadi salah satu perhatian dari Polda Papua," kata Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin di Jayapura, Minggu, seperti dikutip dari Antara.
Selain operasi kemanusiaan yang dilaksanakan guna mengevakuasi korban baik yang selamat dari penyerangan KKB maupun yang meninggal, Polda Papua juga akan menyelidiki terkait kejahatan pertambangan.
Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemprov setempat, apalagi insiden penyerangan yang dilakukan KKB terhadap para pendulang itu bukan yang pertama kali karena sebelumnya juga pernah terjadi di tahun 2019 dan 2023.
Kawasan pertambangan yang menjadi sasaran gangguan KKB itu berada di pedalaman Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua Pegunungan yang untuk mencapai lokasi tersebut dapat ditempuh dengan menyusuri sungai dari Kabupaten Asmat dan Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.
"Anggota masih mengumpulkan barang bukti terkait kasus tersebut," kata Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin.
KKB dilaporkan melakukan penyerangan terhadap sejumlah lokasi penambangan yang ada di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang hingga mengakibatkan 11 orang meninggal. (Ant)
Pembalakan Liar TN Bukit Tigapuluh Terbongkar, Sopir Akui Belasan Kali Angkut Kayu
Penerima hingga pemasok kayu ilegal yang diduga berasal dari Taman Nasional (TN) Bukit Tigapuluh, Jambi, tengah diusut Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatra.
