Mahasiswa Unram Resmi Gugat UU Pilkada ke MK, Ini Alasannya!

Ilustrasi logo Mahkamah Konstitusi.
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Mataram, VIVA - Mahasiswa dan alumni Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat menggugat Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada tiga pemohon yang mengajukan gugatan tersebut.

img_title UU Pemilu Kembali Digugat, Syarat Ijazah SMA untuk Capres-Cawapres Diminta Dihapus

Sidang pendahuluan perkara Nomor 104/PUU-XXIII/2025 tentang Permohonan Pengujian Materiil Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Permohonan di lakukan oleh dua orang alumni dan mahasiswa FHISIP Universitas Mataram dari unit kegiatan Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi (Formasi). Para pemohon atas nama Yusron Ashalirrohman (Pemohon I), Roby Nurdiansyah (Pemohon II), Yudi Pratama Putra (Pemohon III), Muhammad Khairi Muslimin (Pemohon IV).

img_title Revisi UU Pemilu, DPR Evaluasi Sistem Proporsional hingga Ambang Batas Pencalonan

Sidang pendahuluan dihadiri secara luring oleh Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV secara daring melalui zoom (daring).

img_title Cerita Foto Gibran di Kantor PKB Tak Dicopot Usai Kalah Pilpres 2024, Cak Imin: Hari Ini Tercapai Juga

Adapun sidang digelar di lantai 4 Gedung 2 MK. Majelis Panel Hakim Konstitusi 3 orang yakni, Ketua Majelis Panel Saldi Isra, Ridwan Mansyur, (Anggota Majelis Panel), dan Arsul Sani (Anggota Majelis Panel).

Sidang pendahuluan ini dilaksanakan dengan berjalan lancar. Lalu, di akhir hakim panel MK beri masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan permohonan.

Dalam permohonan ini, pemohon menguji tentang rekomendasi sebagai hasil kajian Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pilkada. Menurut para pemohon, rekomendasi memiliki sifat berbeda dengan putusan sebagai hasil kajian, perbedaan yakni rekomendasi tidak mengikat secara hukum.

Lalu, tak memiliki kekuatan eksekutorial dan daya paksa sehingga KPU sebagai rekomendasi seringkali tak menjalankan isi dari rekomendasi Bawaslu. Kemudian, ini jadi persoalan dalam setiap Pilkada, mulai dari tahun 2018, 2020, dan 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Berbeda dengan UU Pemilu yang memberikan kewenangan penuh kepada Bawaslu untuk memutus pelanggaran administrasi (Pasal 461 UU Pemilu), UU Pilkada justru mereduksi peran Bawaslu menjadi hanya pemberi rekomendasi, sementara keputusan akhir berada di tangan KPU.

Perbedaan ekstrem ini dinilai jauh dari semangat putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang menyamakan kedudukan pengawas pemilu dan pilkada. Kewenangan Bawaslu dalam pemilu semestinya berlaku secara mutatis mutandis pada pilkada.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut