Berita Terbaru Uu pilkada

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik optimistis penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 akan berjalan sesuai undang-undang pilkada.

Mahkamah Konstitusi mewanti-wanti pemerintah dan DPR RI, tidak mengubah lagi jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Sesuai Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 tahun 2016.

Arief Budiman menilai tak hanya di PKPU harusnya di UU agar kuat.

Pemerintah jangan cuma bahas kulit, tapi bahas sistem secara mendalam.

Meski sudah terbukti ada kecurangan, polisi tak bisa bertindak.

Inti dari demokrasi ada dua dimensi, yakni kontestasi dan partisipasi.

UU No 10 tahun 2016 justru berindikasi legalkan praktik politik uang.

UU Pilkada masih sah, sampai MK memutuskan lain.

Tapi Ketua KPU berbeda pendapat.

Kembali menghadirkan saksi ahli.

Terkait kondusifitas jelang Pilkada Serentak 2017.

Kewajiban cuti itu digugat Ahok.