Kejagung Usut Dugaan Korupsi Izin Tambang di Konawe Utara
- Yeni Lestari/VIVA
Jakarta, VIVA – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait izin pertambangan di Konawe Utara. Sejumlah saksi juga telah diperiksa terkait kasus tersebut.
"Tim Pidsus sudah melakukan penyidikan sekitar bulan September atau Agustus 2025 dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Desember 2025.
Selain itu, Kejagung, kata Anang juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat baik di Konawe maupun di Jakarta.
"Melakukan penggeledahan. Baik itu di kantor maupun di rumah di daerah Konawe dan di Jakarta,” ungkapnya.
Terkait dengan dugaan modus, Anang menjelaskan ada izin tambang yang lokasinya diduga berada di wilayah hutan lindung.
“Modusnya itu memberikan izin kepada beberapa perusahaan untuk pembukaan tambang, memasuki wilayah hutan lindung. Yang bekerja sama dengan instansi terkait,” tutur dia.
Anang mengatakan, peristiwa yang sedang diusut terjadi pada periode 2013-2025 dan menyeret kepala daerah Konawe Utara saat itu. Meski begitu, Kejagung belum menetapkan tersangka pada kasus ini.
“Sudah beberapa pernah saksi diperiksa, dan saat ini kalau nggak salah tidak dalam tahap penghitungan kerugian negara,” pungkas Anang.
Kejagung Periksa Pemasok Ompreng hingga Mitra SPPG, Usut Dugaan Korupsi MBG
Kejagung memeriksa hampir sebanyak enam saksi dari mitra SPPG hingga pemasok ompreng dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG 2025-2026.
