KPK Minta Sidang Praperadilan Eks Menag Yaqut Ditunda, Apa Alasannya?

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo
Sumber :
  • Tangkapan Layar Youtube KPK

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permintaan agar sidang perdana praperadilan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Selasa, 24 Februari 2026 ditunda.

img_title Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp2 Triliun, Eks Wali Kota Bekasi Diperiksa Kejagung

"KPK melalui Biro Hukum sudah mengajukan penundaan untuk sidang hari ini," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa, 24 Februari 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Permintaan itu, kata Budi, diajukan karena tim hukum KPK tengah mengikuti empat sidang praperadilan lainnya secara pararel.

img_title Terkuak! Modus Korupsi Kebun Binatang Surabaya, Pengacara Diduga Minta Rp1,5 Miliar untuk Tutup Perkara

"Mengingat tim secara paralel sedang mengikuti empat sidang praperadilan lainnya," tutur dia. 

Sebelumnya diberitakan, eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024.

img_title UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ada 2 Pasal yang Langsung Jadi Perhatian KPK

Permohonan praperadilan itu dilayangkan Yaqut ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa, 10 Februari 2026 dan terdaftar dengan nomor perkara: 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka," dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Rabu, 11 Februari 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Adapun SIPP PN Jakarta Selatan tidak menampilkan petitum lengkap yang dimohonkan, termasuk nama hakim tunggal yang hendak memeriksa dan mengadili perkara belum diketahui.

"Sidang pertama: Selasa, 24 Februari 2026," demikian kutipan SIPP PN Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

KPK Periksa Sestama BNPB, Dalami Mekanisme Penunjukan Langsung Vendor

KPK mendalami mekanisme penunjukan langsung vendor pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNP saat melakukan pemeriksaan Sekertaris Utama BNPB berinsial R.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut