Susul Eks Menag Yaqut, Gus Alex Ditahan KPK

Gus Alex Ditahan KPK
Sumber :
  • ANTARA/Rio Feisal

Jakarta, VIVA – Mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex menyusul mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

img_title UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ada 2 Pasal yang Langsung Jadi Perhatian KPK

Gus Alex ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji bersama Yaqut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saya menghargai proses hukum yang sedang berjalan," ujar Gus Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

img_title KPK Periksa 18 Camat di Klaten, Dalami Pengadaan Jasa Event Organizer

Ia lantas mengatakan sudah banyak menyampaikan keterangan kepada penyidik KPK sehingga berharap bisa mendapatkan keadilan.

"Mudah-mudahan kami bisa menemukan keadilan dan kebenaran yang sebenar-benarnya," katanya.

img_title Gus Alex Akui Terima 436 Ribu Dolar AS dari Asrul Aziz Taba dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mulai menyidik kasus dugaan korupsi terkait kuota haji untuk Indonesia tahun 2023-2024.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Mereka yang dicegah adalah Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku staf Yaqut, dan Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut dan Gus Alex.

Namun, Yaqut mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026 dan terdaftar dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Pada 19 Februari 2026, KPK mengumumkan perpanjangan pencegahan ke luar negeri hanya untuk Yaqut dan Gus Alex. Sementara, Fuad tidak diperpanjang.

Pada 27 Februari 2026, KPK mengumumkan telah menerima audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kerugian keuangan negara akibat kasus kuota haji. Kemudian pada 4 Maret 2026, KPK mengumumkan kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut mencapai Rp622 miliar.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pada 11 Maret 2026, majelis hakim PN Jaksel menolak permohonan praperadilan Yaqut.

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. (Ant)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

KPK Periksa Sestama BNPB, Dalami Mekanisme Penunjukan Langsung Vendor

KPK mendalami mekanisme penunjukan langsung vendor pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNP saat melakukan pemeriksaan Sekertaris Utama BNPB berinsial R.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut