Cak Imin: UU PPRT Jadi Era Baru Memanusiakan Manusia
- Yeni Lestari/VIVA
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.
Dia menyebut pengesahan RUU PPRT ini wajib disyukuri karena merupakan hasil penantian puluhan tahun.
"Saya menyambut baik dan kita semua bersyukur setelah puluhan tahun perjuangan mewujudkan undang-undang ini, akhirnya disetujui," kata Cak Imin kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2026.
Menurut Cak Imin, pengesahan RUU PPRT ini menjadi tonggak baru hubungan kerja yang lebih setara dan manusiawi.
"Dan ini era baru memanusiakan manusia, era baru menjadikan kesetaraan hubungan kerja," tutur dia.
Meski begitu, Cak Imin menyakini penerapan UU PPRT ini akan menemui tantangan dan hambatan. Salah satunya mengenai kemampuan pemberi kerja memenuhi kewajibannya kepada pekerja rumah tangga.Â
"Tapi pasti ada dampak-dampak negatifnya ya, salah satunya adalah ketidakmampuan pemberi kerja karena segala macamnya. Ya, solusinya adalah harus ada hubungan kerja yang disetujui kedua belah pihak," pungkas Ketua Umum PKB ini.
Sebelumnya diberitakan, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-undang (UU).
Rapat paripurna DPR mengesahkan RUU PPRT jadi undang-undang
- Tangkapan layar YouTube TV Parlemen
Pengesahan ditetapkan melalui rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2026.
Awalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan melaporkan pembahasan RUU PPRT selama ini.
Kemudian, Bob menyerahkan laporan tersebut kepada Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pemimpin rapat dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Selanjutnya, Puan pun meminta persetujuan dari fraksi apakah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bisa disahkan menjadi undang-undang.
"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan kepada fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Puan.
"Setuju," jawab anggota DPR.Â
"Setuju. Terima kasih," ucap Puan sambil mengetok palu dan bertepuk tangan.
Presiden Prabowo Tekankan Kedaulatan Data sebagai Fondasi Keutuhan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026.
