Berita Terbaru Pekerja rumah tangga

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD akan memprioritaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) jika jabat wapres.

Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian menyatakan banyak hak dari kelompok rentan yang masih terabaikan di Indonesia, terutama dalam pesta demokrasi seperti Pemilu.

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyebut Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang dibuat pemerintah sebagai upaya menciptakan ketertiban profesi PRT.

Dua PRT Polisikan Majikan Karena Mengaku Menjadi Korban Penganiayaan Majikan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akan disahkan oleh pemerintah dan DPR pada 2023.

RUU PPRT akan diformulasikan menjadi undang-undang yang menghasilkan win win solution kepada tiga pihak sekaligus, baik bagi para pekerja, pihak pemberi kerja, dan Negara

Hadirnya RUU PPRT ini nantinya akan memberi kepastian hukum terhadap hubungan kerja antara pekerja rumah tangga, pemberi kerja, dan negara.

Perempuan Bangsa mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera membahas RUU PPRT agar secepatnya menyetujui pengesahan RUU ini menjadi undang-undang (UU).

Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani mendukung upaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.

Keseriusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk melindungi nasib pekerja rumah tangga terlihat dari langkah konkrit Presiden mendorong pengesahan RUU PPRT.

Seorang mantan pengurus rumah tangga pendiri Amazon, Jeff Bezos, menuduh jika dirinya dan karyawan lainnya dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan tidak sehat.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bertujuan sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga dari eksploitasi, diskriminasi, penindasan.