Perlindungan Pekerja Dimulai dari Tersedianya Lapangan Kerja

Ilustrasi kerja.
Sumber :
  • Pixabay

Jakarta, VIVA – Perdebatan mengenai perlindungan pekerja di era digital semakin disorot seiring pesatnya perkembangan ekonomi berbasis platform. Di berbagai negara, muncul diskusi tentang bagaimana memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja tanpa menghambat pertumbuhan sektor usaha yang sedang berkembang.

img_title GTA 6 Bikin Karyawan Inggris Ramai-ramai Ambil Cuti, Bagaimana dengan Gamer Indonesia?

Isu tersebut juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam Konferensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) ke-114. Salah satu pandangan yang mengemuka adalah bahwa perlindungan tenaga kerja yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kemampuan ekonomi untuk terus menciptakan peluang kerja baru.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam konteks ini, kalangan dunia usaha menilai bahwa keberadaan pekerjaan itu sendiri merupakan bentuk perlindungan paling mendasar bagi pekerja. Tanpa tersedianya lapangan kerja yang cukup, berbagai aturan perlindungan yang disusun berisiko tidak memberikan manfaat maksimal karena kesempatan bekerja menjadi semakin terbatas.

img_title Tangki Migas di Cepu Meledak hingga Tewaskan Pekerja, Polisi Ungkap Pemicunya

Pandangan tersebut juga disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, kebijakan ketenagakerjaan perlu dirancang agar mampu memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan usaha dan investasi.

"Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan baru, termasuk pekerjaan berbasis platform digital. Model kerja ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi sebagian orang, tetapi di sisi lain juga memunculkan pertanyaan mengenai status hubungan kerja dan bentuk perlindungan yang layak diberikan," kata Bob dalam keterangan tertulisnya, Rabu 10 Juni 2026.

img_title Industri Rokok Elektronik Mohon Perlindungan Pemerintah Jaga Pelaku Usaha dan Pekerja

Bob menambahkan, karena karakteristiknya berbeda dengan pekerjaan konvensional, pendekatan yang digunakan pun tidak bisa disamaratakan. Setiap negara memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan regulasi yang berbeda sehingga membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam pembahasan Komite Platform Economy di forum ILO, kata Bob, salah satu kesepakatan penting yang mulai mengemuka adalah bahwa status pekerja platform tidak dapat ditentukan menggunakan pendekatan yang sama untuk semua negara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Di tengah persaingan ekonomi digital yang semakin ketat, berbagai negara kini berupaya menciptakan iklim yang mampu mendorong investasi, inovasi teknologi, dan pembukaan lapangan kerja tanpa mengabaikan hak-hak pekerja," ucapnya.

Karena itu, diskusi mengenai perlindungan pekerja digital diperkirakan akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Seiring perubahan teknologi yang begitu cepat, kebijakan ketenagakerjaan juga dituntut untuk lebih adaptif agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja modern sekaligus menjaga kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

Ilustrasi Pekerja China.

China Ubah Aturan Dana Perumahan Pekerja, Kini Bisa untuk Biayai Program Pemerintah

China merevisi aturan pengelolaan dana perumahan atau housing provident fund yang selama ini menjadi salah satu sumber tabungan pekerja untuk membeli rumah.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut