Mendagri Kasih Kabar Terbaru soal RUU Pemilu
- Dokumentasi Kemendagri.
Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Dia mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan apakah revisi UU Pemilu akan menjadi inisiatif pemerintah atau DPR RI.
“Kalau inisiatifnya pemerintah, ya kami harus sudah siap nanti dengan konsep, draf. Kalau inisiatifnya dari, dari mana? Dari DPR, ya kami siap dengan DIM nanti, kira-kira gitu, daftar isian masalah,” kata Tito di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juni 2026.
Mantan Kapolri itu menjelaskan Kemendagri telah menyiapkan segala kemungkinan terkait revisi UU Pemilu.
“Apapun skenarionya, kami mempersiapkan diri. Kalau untuk Kemendagri, pasti akan menjadi lead, kan? Dari pemerintah. Ya kami mempersiapkan. Ketika timing-nya, dari pemerintah ataupun dari DPR membahas, ya kami sudah siap,“ ujar Tito.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Komisi II DPR akan mulai membahas revisi UU Pemilu dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat, pimpinan Komisi II akan menggelar partisipasi publik yang tentunya akan lebih banyak menerima masukan untuk memperkaya hal-hal yang harus direvisi,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juni 2026.
Dia menuturkan seluruh fraksi partai politik yang ada di DPR sudah menyatakan siap untuk membahas usulan maupun perubahan naskah akademik serta pasal-pasal dalam UU Pemilu.
Dasco menyebut pihaknya juga telah mengingatkan kepada Komisi II DPR agar pembahasan nanti dilakukan secara hati-hati.
“Sudah berulang kali saya juga menyampaikan bahwa kita juga akan lebih berhati-hati supaya kali ini tidak kemudian digugat dan dikabulkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi),” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan DPR akan terlebih dahulu menjadikan revisi UU Pemilu sebagai usul inisiatif DPR sebelum mulai pembahasan.
tvOnenews.com/Syifa Aulia
Mendagri Dorong Pemda Papua Pegunungan Laksanakan Program Perumahan Sesuai Aturan
Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Papua Pegunungan untuk melaksanakan program pembangunan perumahan bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
