Kejagung Diminta Awasi Perkembangan Kasus RSUD Bukittinggi

Gedung Kejaksaan Agung
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA – Jaksa Watch Institute secara resmi meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RSUD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018-2020 yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

img_title Gegara Foto dengan Jokowi, PMAKI Laporkan Jaksa Perkara Roy Suryo ke Komjak

Koordinator Nasional Jaksa Watch Institute, Khalid Akbar mengatakan bahwa permintaan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum terhadap perkara yang menyangkut penggunaan keuangan negara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Publik pernah diberi tahu bahwa perkara ini sedang ditangani dan terdapat dugaan kerugian negara dalam jumlah yang tidak kecil. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana perkembangan penanganannya hingga saat ini," ujar Khalid Akbar dalam keterangannya, dikutip Kamis, 25 Juni 2026.

img_title Jokowi Tegaskan Fotonya Ada di Dalam Ijazah S1 UGM, Bukan Dumatno!

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2022 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengumumkan telah melakukan penyidikan, pemeriksaan sejumlah pihak, serta penggeledahan terkait proyek pembangunan RSUD Kota Bukittinggi. 

Dalam berbagai pemberitaan saat itu juga disebutkan adanya indikasi kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah. Namun hingga saat ini, belum terdapat informasi yang memadai mengenai perkembangan lebih lanjut dari perkara tersebut.

img_title Usulan Ekonom soal RUU Perampasan Aset, Singung Pemilu hingga Lembaga Baru

Jaksa Watch Institute

Photo :
  • dok. istimewa

Selain itu, Jaksa Watch juga menyoroti penggunaan anggaran perencanaan pembangunan Gedung DPRD Kota Bukittinggi yang dikabarkan mencapai sekitar Rp9 miliar. 

Perencanaan tersebut dilakukan ketika status lahan masih menjadi objek sengketa hukum dan pada akhirnya proyek tidak dapat dilaksanakan setelah lahan dinyatakan bukan milik Pemerintah Kota Bukittinggi.

"Apabila benar anggaran negara telah digunakan untuk perencanaan pada lahan yang masih bersengketa dan proyek akhirnya gagal dilaksanakan, maka hal tersebut patut menjadi perhatian aparat penegak hukum karena menyangkut akuntabilitas penggunaan uang rakyat," tegasnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Jaksa Watch berharap Jamwas dapat melakukan pengawasan dan evaluasi guna memastikan proses penanganan kedua perkara tersebut berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Korupsi tidak boleh tenggelam oleh waktu. Kepastian hukum tidak boleh berhenti pada pemberitaan semata. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan atas setiap perkara yang telah menjadi perhatian publik," pungkas Khalid Akbar.

Aktivis perempuan Uswatun Hasanah alias Badai NTB menjalani sidang

Aktivis Perempuan Badai NTB Divonis Bebas, Jaksa Banding

Hakim PN Bima melepaskan aktivis perempuan Uswatun Hasanah alias Badai NTB dari segala tuntutan hukum dalam perkara pencemaran tertulis melalui media elektronik

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut