Aktivis Perempuan Badai NTB Divonis Bebas, Jaksa Banding

Aktivis perempuan Uswatun Hasanah alias Badai NTB menjalani sidang
Sumber :
  • ANTARA/Adi Ardiansyah

Mataram, VIVA - Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat mengajukan upaya hukum banding atas vonis lepas (Onslag) aktivis perempuan Uswatun Hasanah alias Badai NTB dari perkara pencemaran tertulis melalui media elektronik.

img_title Gegara Foto dengan Jokowi, PMAKI Laporkan Jaksa Perkara Roy Suryo ke Komjak

Kepala Kejari Bima, Andi Rio Rahmat Rahmatu membenarkan adanya pernyataan sikap untuk melakukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Iya, kami sudah menyatakan banding," katanya.

img_title Jokowi Tegaskan Fotonya Ada di Dalam Ijazah S1 UGM, Bukan Dumatno!

Perihal pertimbangan penuntut umum mengajukan banding, Andi Rio memilih untuk tidak mengumbar hal tersebut ke publik. Ia hanya menegaskan bahwa vonis lepas tersebut tidak sejalan dengan materi tuntutan jaksa.

"Nanti untuk lengkapnya kami akan sampaikan. Kan kami masih punya waktu (menyatakan banding)," ucapnya.

img_title Usulan Ekonom soal RUU Perampasan Aset, Singung Pemilu hingga Lembaga Baru

Sesuai data yang tercantum dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Raba Bima, penuntut umum mengajukan banding tertanggal 16 November 2026.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima melepaskan Uswatun Hasanah dari segala tuntutan hukum dalam perkara pencemaran tertulis melalui media elektronik dan meminta jaksa untuk memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Amar putusan Uswatun Hasanah dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Raba Bima, Rabu (11/11/2026), yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan Uswatun terbukti melakukan perbuatan pencemaran tertulis melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum. Namun, hakim menilai terdapat alasan peniadaan pidana karena tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Hakim mempertimbangkan persoalan peredaran narkoba di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu sebagai persoalan publik yang menjadi perhatian masyarakat. Pertimbangan itu merujuk pada Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebelumnya, jaksa menuntut Uswatun hukuman satu tahun penjara karena dinilai terbukti melanggar Pasal 433 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencemaran tertulis. Namun, majelis hakim menilai tuntutan jaksa belum menguraikan secara memadai aspek kepentingan umum yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa.

Selama proses persidangan, Uswatun tidak pernah menjalani penahanan dan mengikuti persidangan dengan didampingi penasihat hukum. (Ant)

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan keterangan terkait keluhan masyarakat atas penggeledahan

Tak Terima Dipecat dari Polri Buntut Sadap Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Resmi Ajukan Banding

Setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Irjen Pol Ahrie Sonta resmi mengajukan banding.

img_title
VIVA.co.id
10 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut