DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong.
Sumber :
  • TVR Parlemen

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah.

img_title Menhan Sjafrie dan DPR Siapkan Revisi UU Pertahanan, Strategi Defensif Aktif Jadi Sorotan

Dia menjelaskan Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Karena begini ya, banyak sekali program-program OPD di daerah itu kan tidak berbasis efisiensi. Nah, kami meminta pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Bahtra di Gedung DPR, Jakarta Pusat, dikutip Rabu, 5 Agustus 2026.

img_title Dasco Beberkan Sejumlah Kewenangan UU Perampasan Aset: Bisa Sita Aset Pelaku Judi Online

Kebijakan efisiensi itu mampu menghemat anggaran hingga miliaran rupiah. Dia menyebut hasil anggaran yang diefisiensi nantinya akan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.

Meski demikian, dia mendapat informasi bahwa ada sebagian daerah yang terdampak efisiensi sehingga mempengaruhi gaji PPPK, termasuk ASN itu sendiri.

img_title Soal Desakan Ijazah Anggota DPR Dibuka ke Publik, Doli: Enggak Usah Kita Perpanjang

Namun, Bahtra menyebut DPR bersama pemerintah sepakat untuk tidak melakukan PHK terhadap PPPK.

“Kami tegaskan sekali lagi menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah sudah mengambil keputusan bahwa tidak akan merumahkan PPPK, baik yang penuh waktu begitupun paruh waktu,” ujarnya.

Dia juga menegaskan pemerintah tidak akan mengurangi gaji ASN, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Apalagi ada isu yang mengatakan gaji ASN kita dipotong untuk misalnya membiayai PPPK, itu tidak ada sama sekali,” tandas Bahtra.

tvOnenews.com/Syifa Aulia

Ilustrasi Gedung KPK

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ada 2 Pasal yang Langsung Jadi Perhatian KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara usai DPR RI menyetujui pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut