Indonesia Disebut Kuasai 60% Nikel Dunia
- Freepik
Jakarta, VIVA – Academia Politica yang diselenggarakan Yayasan Partisipasi Muda (YPM) kembali menghelat seminar di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar.
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan DLHK Sulawesi Selatan, Fachrie Rezka Ayyub menjelaskan pemerintah terus berkomitmen penguatan tata kelola lingkungan dan partisipasi publik di tengah lonjakan industri nikel.
Academia Politica YPM
- dok. istimewa
"Indonesia menguasai sekitar 60 persen nikel dunia, dan Sulawesi Selatan menyumbang sekitar 15 persen dengan pusat aktivitas di Luwu Timur dan Bantaeng. Dugaan pencemaran, seperti keluhan petani rumput laut di sekitar smelter Bantaeng, perlu dibuktikan dengan pendekatan sains, sehingga peran akademisi sangat dibutuhkan," kata Fachrie sebagai perwakilan negara yang hadir, seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (13/10/2026).
Namun, perspektif masyarakat sipil yang diwakili oleh Muhammad Al Amien selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan mengajak, orang muda belajar dari pengalaman Indonesia bagian timur. Ia menyebut terdapat 461 konsesi nikel di atas ekosistem bernilai tinggi, 73 smelter, dan 94 unit PLTU yang menopang operasinya.Â
"Pertanyaan kuncinya adalah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Karenanya, anak muda kuasai bahasa Inggris agar dapat menyuarakan persoalan daerahnya sendiri di forum internasional," kata dia.
Dari sisi akademisi, Ilham Alimuddin selaku Kepala Pusat Riset Kebencanaan Unhas menjelaskan, 'paradoks nikel': mineral ini dibutuhkan untuk baterai dan mobilitas rendah karbon, tetapi memperolehnya meninggalkan jejak lingkungan, mulai dari perubahan fungsi hidrologi hingga emisi di sepanjang rantai nilai.Â
"Indonesia tidak harus memilih antara nikel dan lingkungan. Tantangannya adalah mengubah kekayaan geologi menjadi kesejahteraan tanpa mengubah kekayaan lingkungan menjadi utang lingkungan," ujar dia.
Direktur Eksekutif YPM, Neildeva Despendya menegaskan, krisis iklim adalah hasil keputusan politik. Ia mengingatkan bahwa sekitar 40 persen penduduk Indonesia terpapar berbagai bencana alam, sementara literasi iklim belum berkembang secepat risikonya.Â
"Orang muda belum memiliki partisipasi yang bermakna dalam menentukan masa depannya sendiri. Partisipasi bermakna menuntut adanya ruang, suara, audiens, dan pengaruh, yang dapat diwujudkan melalui policy brief, position paper, maupun laporan pemantauan," tegas dia.
Dekan Fakultas Kehutanan Unhas, Prof. A. Mujetahid, berharap tercipta sinergi fakultas yang dipimpinnya dan YPM dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Khususnya, bagi Fakultas Kehutanan yang akan membuka program studi Ilmu Lingkungan tahun depan.
Kejagung Ungkap Modus Dirut PT CNI di Kasus Korupsi Nikel Rp401 M, Sekjen Kementerian ESDM Terlibat
Baru-baru ini Kejagung mengungkap modus Dirut sekaligus pemegang saham PT CNI berinisial DS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sultra periode 2017-
