Yusril Ungkap Ada 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Mandek, Ini Daftarnya!

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra
Sumber :
  • Biro Pers Sekretariat Presiden

Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut masih ada 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum menemukan titik terang penyelesaian.

img_title Hampir 3 Tahun Jadi Tersangka, Kasus Firli Bahuri Masih Mandek, Polisi Ungkap Penyebabnya

Salah satu penyebab mandeknya penanganan kasus itu adalah belum terdapat kesamaan persepsi mengenai kualifikasi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Padahal, kata dia, tak semua pelanggaran HAM dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Apabila suatu peristiwa tidak memenuhi kualifikasi tersebut, penanganannya tetap harus dilanjutkan melalui proses peradilan pidana biasa.

img_title Agar Kasus Gibran Tak Terulang, Yusril Siap Periksa Dokumen Cawapres

"Pertama adalah kualifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM yang berat itu belum ada satu kesamaan persepsi. Karena pada prinsipnya adalah tidak semua pelanggaran HAM terkategori sebagai pelanggaran HAM yang berat," kata Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Senin (9/11/2026).

"Nah, karena memang ada hambatan-hambatan teknis prosedural penyelidikan dan
penyidikan, ya, karena memang setelah kami berdialog tadi, ada sedikit confuse dalam tanda sekarang. Karena selama ini misalnya polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana biasa, setelah itu dilimpahkan ke Kejaksaan dan
Jaksa akan melakukan penuntutan ke pengadilan," sambungnya.

img_title Nama Yusril Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya

Selain persoalan kualifikasi, Yusril menjelaskan hambatan juga terjadi karena adanya pembagian kewenangan antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik.

Dalam mekanisme tersebut, Komnas HAM bertugas melakukan penyelidikan sebelum hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti melalui proses penyidikan.

Namun, ketika hasil penyelidikan diserahkan, Kejaksaan kerap meminta kelengkapan tambahan karena dinilai masih terdapat kekurangan dalam pembuktian.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Persoalannya, Komnas HAM memiliki keterbatasan kewenangan untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, terutama dalam hal memanggil paksa seseorang maupun melakukan tindakan yang menjadi kewenangan penyidik.

"Nah, ini kan tidak begitu. Penyelidikannya ada pada Komnas, penyidikannya ada pada Kejaksaan. Jadi kalau ini diselidiki, diserahkan ke penyidik, penyidik bilang ini kurang, 'Coba kamu tindak lanjuti.' Penyelidik bilang, 'Ya kemampuan kami sebagai penyelidik ya cuma sampai di sini. Kalau kami penyidik, kami bisa panggil orang, kami bisa panggil paksa, tapi penyelidik kan tidak bisa," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut