Kemendikdasmen Bukan Cuma Cabut, tapi Tarik Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA - Surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini resmi tak lagi berlaku. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut sekaligus menarik dokumen yang diterbitkan pada (6/8/19) tersebut.
Langkah Kemendikdasmen ini menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Kabar pencabutan tersebut dikonfirmasi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Saat ditanya mengenai pencabutan surat itu, Yusril membenarkannya.
"Ya," kata Yusril saat ditanya soal pencabutan suket tersebut lewat pesan singkat, Kamis (12/11/26).
Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.
Dalam keputusan tersebut, Kemendikdasmen tidak hanya membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, tetapi juga memerintahkan penarikan dokumen yang mungkin masih berada di tangan pihak yang dituju maupun pihak lainnya.
"Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal (6/8/19)," demikian tertulis dalam diktum kesatu.
Bahkan, dokumen tersebut secara tegas dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
"Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal (6/8/19) yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes)," ujarnya.
Sebelum keputusan Kemendikdasmen terbit, MA telah lebih dulu memutus perkara gugatan yang diajukan M Subhan terhadap Dirjen Dikdasmen. Putusan kasasi Nomor 742/K/TUN/2026 tertanggal (30/19/26) itu mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Dalam salinan putusan yang dipublikasikan MA, majelis hakim menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada (6/8/19). Pertimbangan kasasi tersebut juga mengutip putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Gibran.