Kemendikdasmen Buka Suara soal Potongan Pajak TPG Guru

Ilustrasi guru dan murid, unsplash.com
Sumber :
  • vstory

Jakarta, VIVA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan bahwa besaran pajak tunjangan profesi guru (TPG), baik untuk guru aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

img_title Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp 514 Triliun Buat Penuhi Target 2026

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani mengatakan, pemotongan pajak atas TPG merupakan kewajiban perpajakan yang berlaku bagi setiap warga negara. Dijelaskan juga bahwa ketentuan tersebut bukan kebijakan yang dibuat oleh Kemendikdasmen.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Besaran pajaknya itu tidak ada Kemendikdasmen sendiri yang menetapkannya, tetapi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," kata Nunuk dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

img_title RI-Singapura Bahas Pertukaran Data Pajak Buat Awasi Korporasi

Nunuk menjelaskan, tunjangan yang berasal dari kas negara tetap dikenakan pajak, baik yang diterima guru ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun guru non-ASN.

Ia menambahkan, pemotongan pajak dilakukan oleh otoritas perpajakan dan hasilnya disetorkan kepada negara. Dengan demikian, pemotongan tersebut bukan dilakukan langsung oleh Kemendikdasmen.

img_title Kemendikdasmen Bukan Cuma Cabut, tapi Tarik Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran

Sebagai contoh, TPG sebesar Rp2 juta yang diterima guru non-ASN tetap dikenakan pajak. Sementara itu, guru yang menerima tunjangan secara utuh sebesar Rp2 juta bukan berarti terbebas dari pajak karena kewajiban tersebut dapat ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Kalau misalnya ada pemerintah daerah yang memberikan tunjangan dengan jumlah penuh berarti pajaknya dibayarkan oleh pemda," ujar Nunuk.

Menurut Nunuk, ketentuan ini perlu disosialisasikan agar para guru, khususnya non-ASN, memahami bahwa penghasilan maupun tunjangan yang bersumber dari negara tetap memiliki kewajiban pajak.

Ia kembali menegaskan bahwa besaran pajak mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak ditentukan secara sepihak oleh Kemendikdasmen.

Penjelasan tersebut disampaikan menyusul ramainya pembahasan mengenai kenaikan potongan pajak TPG guru non-ASN di media sosial, termasuk Threads.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebelumnya, potongan pajak TPG guru non-ASN sebesar 5 persen bagi penerima yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 6 persen bagi mereka yang tidak memiliki NPWP.

Kini, potongan pajak tersebut disebut naik sebesar 0,15 persen. Akibatnya, TPG yang diterima guru non-ASN melalui rekening masing-masing menjadi sekitar Rp1,8 juta. (ANT)

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo

Andreas Eddy Ingatkan Kekurangan Target Pajak Rp514 Triliun Jangan Bebani Dunia Usaha

Andreas mengingatkan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi instrumen kebijakan fiskal yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi.

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut