Kemendikdasmen Buka Suara soal Potongan Pajak TPG Guru
- vstory
Jakarta, VIVA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan bahwa besaran pajak tunjangan profesi guru (TPG), baik untuk guru aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani mengatakan, pemotongan pajak atas TPG merupakan kewajiban perpajakan yang berlaku bagi setiap warga negara. Dijelaskan juga bahwa ketentuan tersebut bukan kebijakan yang dibuat oleh Kemendikdasmen.
"Besaran pajaknya itu tidak ada Kemendikdasmen sendiri yang menetapkannya, tetapi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," kata Nunuk dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Nunuk menjelaskan, tunjangan yang berasal dari kas negara tetap dikenakan pajak, baik yang diterima guru ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun guru non-ASN.
Ia menambahkan, pemotongan pajak dilakukan oleh otoritas perpajakan dan hasilnya disetorkan kepada negara. Dengan demikian, pemotongan tersebut bukan dilakukan langsung oleh Kemendikdasmen.
Sebagai contoh, TPG sebesar Rp2 juta yang diterima guru non-ASN tetap dikenakan pajak. Sementara itu, guru yang menerima tunjangan secara utuh sebesar Rp2 juta bukan berarti terbebas dari pajak karena kewajiban tersebut dapat ditanggung oleh pemerintah daerah.
"Kalau misalnya ada pemerintah daerah yang memberikan tunjangan dengan jumlah penuh berarti pajaknya dibayarkan oleh pemda," ujar Nunuk.
Menurut Nunuk, ketentuan ini perlu disosialisasikan agar para guru, khususnya non-ASN, memahami bahwa penghasilan maupun tunjangan yang bersumber dari negara tetap memiliki kewajiban pajak.
Ia kembali menegaskan bahwa besaran pajak mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak ditentukan secara sepihak oleh Kemendikdasmen.
Penjelasan tersebut disampaikan menyusul ramainya pembahasan mengenai kenaikan potongan pajak TPG guru non-ASN di media sosial, termasuk Threads.
Sebelumnya, potongan pajak TPG guru non-ASN sebesar 5 persen bagi penerima yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 6 persen bagi mereka yang tidak memiliki NPWP.
Kini, potongan pajak tersebut disebut naik sebesar 0,15 persen. Akibatnya, TPG yang diterima guru non-ASN melalui rekening masing-masing menjadi sekitar Rp1,8 juta. (ANT)