Dirjen AHU: Sidik Jari Perkuat Identitas dalam Transaksi Hukum
Kamis, 19 November 2026 - 18:13 WIB
Sumber :
- dok. istimewa
Namun, digitalisasi juga menuntut pengamanan ketat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menggolongkan data biometrik sebagai data pribadi spesifik. Karena itu, pengelolaannya harus memperhatikan dasar pemrosesan, pembatasan akses, dan keamanan data.
Bagi dunia usaha, kepastian identitas bukan hanya persoalan administratif, melainkan prasyarat kepercayaan dalam transaksi. Penguatan layanan daktiloskopi diharapkan turut mendukung iklim usaha yang sehat melalui perlindungan para pihak dan kepastian dokumen hukum.
93 Korporasi Masuk Penyidikan Kasus Karhutla, Dudung: Tak Boleh Ada yang Kebal Hukum
Menko Polkam Dudung Abdurachman mengingatkan perusahaan pemegang konsesi lahan agar tidak merasa kebal hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
VIVA.co.id
9 November 2026