Dirjen AHU: Sidik Jari Perkuat Identitas dalam Transaksi Hukum

Dirjen AHU Kemenkum, Widodo
Sumber :
  • dok. istimewa

Namun, digitalisasi juga menuntut pengamanan ketat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menggolongkan data biometrik sebagai data pribadi spesifik. Karena itu, pengelolaannya harus memperhatikan dasar pemrosesan, pembatasan akses, dan keamanan data.

img_title BYD Digugat Rp9,5 Triliun, Begini Isi Tuntutannya

Bagi dunia usaha, kepastian identitas bukan hanya persoalan administratif, melainkan prasyarat kepercayaan dalam transaksi. Penguatan layanan daktiloskopi diharapkan turut mendukung iklim usaha yang sehat melalui perlindungan para pihak dan kepastian dokumen hukum.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menko Polkam Dudung Abdurachman (depan kedua kiri)

93 Korporasi Masuk Penyidikan Kasus Karhutla, Dudung: Tak Boleh Ada yang Kebal Hukum

Menko Polkam Dudung Abdurachman mengingatkan perusahaan pemegang konsesi lahan agar tidak merasa kebal hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

img_title
VIVA.co.id
9 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut